Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (11/12). Presiden menginstruksikan seluruh jajarannya untuk merealisasikan anggaran tahun 2023 minimal 95%.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset realisasi anggaran tahun 2023," ujar Presiden.
Selain itu, Kepala Negara mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan segala hal dalam menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru), utamanya yang berkaitan dengan transportasi serta distribusi bahan-bahan pokok.
Baca juga : Pemerintah Perkirakan Ada Lebih 107 Juta Pergerakan Orang Selama Natal dan Tahun Baru
"Pak Menko ini agar disiapkan betul-betul utamanya yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok. Karena dari perhitungan survei terakhir ada kurang lebih nanti 107 juta pergerakan orang dalam Natal dan tahun baru ini," ucap Presiden.
Sementara itu, terkait dengan stabilitas harga bahan pokok, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperhatikan permasalahan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok.
"Saya kira yang masih tinggi (harga) beras (dan) cabai. Ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi karena di sebuah provinsi ada yang harga cabai rawitnya Rp50 ribu, tapi di Jawa ada yang Rp110 ribu-Rp130 ribu. Tolong dilihat betul lebih detail lagi," tutur Presiden.
Baca juga : Tinjau Pasar di Yogyakarta, Presiden: Harga Beras Masih Tinggi
Lebih lanjut, Presiden pun menginstruksikan jajaran kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan realisasi anggaran tahun 2024 di awal tahun.
"Yang berkaitan dengan tahun 2024 agar semuanya mempersiapkan realisasi dimulainya anggaran 2024 itu di bulan Januari, baik di kementerian/lembaga, di pemerintah daerah, ingatkan terus mengenai ini," tutur Presiden. (Z-5)
Baca juga : Mendag: Pasokan dan Harga Kebutuhan Pokok Stabil
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
PEMERINTAH perlu merespon dengan cepat terkait situasi yang kian memanas di Timur Tengah.
Azis mengusulkan pemerintah provinsi memetakan prioritas layanan dasar agar kabupaten/kota memiliki rujukan yang sama dalam memperbaiki titik kerusakan paling mendesak.
Belanja negara tumbuh signifikan sebesar 25 persen, sementara pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun dengan pertumbuhan di kisaran satu digit.
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved