Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama para jajarannya di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, (11/12). Presiden menginstruksikan seluruh jajarannya untuk merealisasikan anggaran tahun 2023 minimal 95%.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset realisasi anggaran tahun 2023," ujar Presiden.
Selain itu, Kepala Negara mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan segala hal dalam menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru), utamanya yang berkaitan dengan transportasi serta distribusi bahan-bahan pokok.
Baca juga : Pemerintah Perkirakan Ada Lebih 107 Juta Pergerakan Orang Selama Natal dan Tahun Baru
"Pak Menko ini agar disiapkan betul-betul utamanya yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok. Karena dari perhitungan survei terakhir ada kurang lebih nanti 107 juta pergerakan orang dalam Natal dan tahun baru ini," ucap Presiden.
Sementara itu, terkait dengan stabilitas harga bahan pokok, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperhatikan permasalahan pasokan dan distribusi bahan-bahan pokok.
"Saya kira yang masih tinggi (harga) beras (dan) cabai. Ini ada masalah pasokan, ada masalah distribusi karena di sebuah provinsi ada yang harga cabai rawitnya Rp50 ribu, tapi di Jawa ada yang Rp110 ribu-Rp130 ribu. Tolong dilihat betul lebih detail lagi," tutur Presiden.
Baca juga : Tinjau Pasar di Yogyakarta, Presiden: Harga Beras Masih Tinggi
Lebih lanjut, Presiden pun menginstruksikan jajaran kementerian/lembaga (K/L) serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan realisasi anggaran tahun 2024 di awal tahun.
"Yang berkaitan dengan tahun 2024 agar semuanya mempersiapkan realisasi dimulainya anggaran 2024 itu di bulan Januari, baik di kementerian/lembaga, di pemerintah daerah, ingatkan terus mengenai ini," tutur Presiden. (Z-5)
Baca juga : Mendag: Pasokan dan Harga Kebutuhan Pokok Stabil
Dalam rangka penanganan bencana Sumatra, Abdul Mu’ti menekankan bahwa Kemendikdasmen memerlukan anggaran sebesar Rp5,03 triliun.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Kunci utama dalam menyiasati keterbatasan biaya adalah dengan mengoptimalkan bahan makanan lokal dan musiman yang lebih terjangkau.
Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dana untuk pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumut, Sumbar.
MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan perlunya perubahan cara berpikir dan pendekatan mendasar dalam tata kelola kehutanan Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa APBN 2025 mencapai sekitar Rp3.600 triliun, sementara APBD sebesar Rp1.350 triliun, dan seluruh eksekusi anggaran tersebut berada di tangan ASN.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved