MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, lambatnya penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah menjadi persoalan serius. Bahkan, realisasi belanja APBD hingga Oktober 2021 tercatat mengalami penurunan 2,21% dibanding Oktober 2020.
"Realisasi belanja APBD ini memang mengalami pelambatan dan ini merupakan masalah yang cukup serius. Belanja APBD turun 2,21% pada saat pemerintah ingin melakukan dukungan terhadap pemulihan ekonomi, baik melalui belanja pusat ke daerah," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp689,76 triliun, atau 56,36% dari pagu belanja Rp1.223,82 triliun. Dus, terjadi penurunan 2,21% dari realisasi belanja APBD Oktober 2020 yang tercatat Rp705,34 triliun, atau 65,58% dari pagu sebesar Rp1.075,51 triliun.
Sri Mulyani bilang, realisasi belanja APBD yang rendah itu didominasi oleh tingginya belanja pegawai, yakni Rp284,92 triliun dan belanja barang yang mencapai Rp178,41 triliun. Kinerja APBD itu, sebutnya, menggambarkan pemerintah daerah belum berperan signifikan pada pemulihan ekonomi nasional.
Terlebih belanja kesehatan daerah justru tumbuh -1% dan belanja perlindungan sosial tumbuh -27,8%. Sri Mulyani bilang, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat yang meningkatkan belanja kesehatan maupun perlindungan sosial.
Baca juga : Serapan APBD Kota Palembang Masih Minim
"Serapan belanja yang lambat tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan untuk mendorong pemulihan di masing-masing daerah. Kita berharap pemda bisa mengakselerasi. Karena ini tinggal satu bulan terakhir," kata dia.
Lambatnya belanja APBD itu dikonfirmasi oleh naiknya jumlah dana pemda yang disimpan di perbankan. Pada Oktober 2021, dana pemda di bank tercatat Rp226,71 triliun, naik Rp32,59 triliun, atau 16,79% dari jumlah simpanan pada September sebesar Rp194,12 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, persoalan lambatnya serapan belanja pemda yang diikuti dengan peningkatan dana simpanan di bank harus segera dicarikan solusinya. "Ini menimbulkan persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana APBD, terutama transfer yang kita berikan dari pusat tidak berhenti dan kemudian menjadi dana yang disimpan di perbankan," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengakui, kinerja APBD memang jauh panggang dari api. Karena itu pihaknya akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memantau dan mendorong pemda merealisasikan belanja APBD dengan baik.
"Kami dengan Kemendagri akan monitoring rutin setiap minggu dan melihat mana yang menjadi anomali. Terkait dengan DAK fisik, capaiannya untuk realisasi pekerjaan atau tagihan ini terlihat masih ada kendala. Jadi kita akan masih lebih dalam untuk memberi asistensi supaya capaiannya lebih baik," kata Astera. (OL-7)
