Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, lambatnya penyerapan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah menjadi persoalan serius. Bahkan, realisasi belanja APBD hingga Oktober 2021 tercatat mengalami penurunan 2,21% dibanding Oktober 2020.
"Realisasi belanja APBD ini memang mengalami pelambatan dan ini merupakan masalah yang cukup serius. Belanja APBD turun 2,21% pada saat pemerintah ingin melakukan dukungan terhadap pemulihan ekonomi, baik melalui belanja pusat ke daerah," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (25/11).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp689,76 triliun, atau 56,36% dari pagu belanja Rp1.223,82 triliun. Dus, terjadi penurunan 2,21% dari realisasi belanja APBD Oktober 2020 yang tercatat Rp705,34 triliun, atau 65,58% dari pagu sebesar Rp1.075,51 triliun.
Sri Mulyani bilang, realisasi belanja APBD yang rendah itu didominasi oleh tingginya belanja pegawai, yakni Rp284,92 triliun dan belanja barang yang mencapai Rp178,41 triliun. Kinerja APBD itu, sebutnya, menggambarkan pemerintah daerah belum berperan signifikan pada pemulihan ekonomi nasional.
Terlebih belanja kesehatan daerah justru tumbuh -1% dan belanja perlindungan sosial tumbuh -27,8%. Sri Mulyani bilang, hal tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah pusat yang meningkatkan belanja kesehatan maupun perlindungan sosial.
Baca juga : Serapan APBD Kota Palembang Masih Minim
"Serapan belanja yang lambat tentunya akan sangat mempengaruhi kemampuan untuk mendorong pemulihan di masing-masing daerah. Kita berharap pemda bisa mengakselerasi. Karena ini tinggal satu bulan terakhir," kata dia.
Lambatnya belanja APBD itu dikonfirmasi oleh naiknya jumlah dana pemda yang disimpan di perbankan. Pada Oktober 2021, dana pemda di bank tercatat Rp226,71 triliun, naik Rp32,59 triliun, atau 16,79% dari jumlah simpanan pada September sebesar Rp194,12 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, persoalan lambatnya serapan belanja pemda yang diikuti dengan peningkatan dana simpanan di bank harus segera dicarikan solusinya. "Ini menimbulkan persoalan yang perlu dipecahkan, bagaimana APBD, terutama transfer yang kita berikan dari pusat tidak berhenti dan kemudian menjadi dana yang disimpan di perbankan," kata dia.
Di kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengakui, kinerja APBD memang jauh panggang dari api. Karena itu pihaknya akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memantau dan mendorong pemda merealisasikan belanja APBD dengan baik.
"Kami dengan Kemendagri akan monitoring rutin setiap minggu dan melihat mana yang menjadi anomali. Terkait dengan DAK fisik, capaiannya untuk realisasi pekerjaan atau tagihan ini terlihat masih ada kendala. Jadi kita akan masih lebih dalam untuk memberi asistensi supaya capaiannya lebih baik," kata Astera. (OL-7)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved