Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan defisit anggaran negara hingga November 2021 mencapai Rp611 triliun, atau 3,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu mengalami penurunan 31% dibandingkan defisit November 2020 yang sebesar Rp885,1 triliun, atau 5,73% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penurunan defisit anggaran itu menunjukkan membaiknya ekonomi Indonesia dan kembali sehatnya instrumen fiskal negara.
"Ada penurunan (defisit) lebih dari 2% terhadap PDB hanya dalam waktu 12 bulan. Ini adalah perbaikan dari kesehatan APBN yang akan kita jaga, sehingga APBN akan tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan dalam situasi apa pun," tuturnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Selasa (21/12).
Defisit anggaran itu terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.699,4 triliun, lebih rendah dari belanja negara yang sebesar Rp2.310,4 triliun. Kendati begitu, Sri Mulyani bilang, kinerja tersebut jauh lebih baik ketimbang periode yang sama di 2020.
Pasalnya, pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,4% dari November 2020 yang tercatat Rp1.423,1 triliun. Kinerja pendapatan negara di November 2021 setara dengan 97,5% dari target sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Ini adalah pemulihan yang sangat luar biasa. Rebound dari penerimaan negara semula kontraksi 15 ke positif 19,4%, atau lonjakan yang mencapai lebih dari 25%," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Mencapai Rp69,16 Triliun
Kinerja pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang telah mencapai Rp1.082,6 triliun, atau 88% dari target sebesar Rp1.229,6 triliun. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp232,3 triliun, atau 108% dari target sebesar Rp215 triliun.
Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp382,5 triliun, atau 128,3% dari target sebesar Rp298,2 triliun. "Kita memperkirakan hingga akhir tahun, seluruh penerimaan negara akan melebihi target APBN. Kita masih ada dua minggu, dan kita lihat, penerimaan di bidang pajak, bea cukai masih akan sangat kuat dan akan kita lihat di akhir bulan yang tinggal 9 hari lagi," jelas Sri Mulyani.
Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, performa pendapatan negara yang apik turut diikuti dengan perbaikan kinerja belanja negara. Tercatat hingga November 2021 realisasi belanja telah mencapai Rp2.310,4 triliun, atau 84% dari alokasi tersedia sebesar Rp2.750 triliun.
Kinerja belanja negara itu meliputi belanja pemerintah pusat yang tercatat sebesar Rp1.599,3 triliun, atau 81,8% dari alokasi anggaran Rp1.954,5 triliun. Realisasi itu mengalami pertumbuhan 2,5% bila dibandingkan November 2020 yang hanya Rp1.560,2 triliun.
Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp711 triliun, atau 89,4% dari alokasi anggaran Rp795,5 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut lebih rendah 4,9% dibanding November 2020 yang mencapai Rp748 triliun.
Ani meyakini tren pemulihan ekonomi dan penyehatan APBN dapat tetap dijaga bila kinerja fiskal dipertahankan dan memainkan perannya dengan baik. Namun dia tak menampik penanganan pandemi covid-19 masih menjadi isu utama yang mesti diupayakan pemerintah.
"Pemulihan ekonomi yang akan makin kuat hanya terjadi apabila covid terus terkendali. Oleh karena itu diharapkan semua pihak terus menjaga disiplin kesehatan, sehingga seluruh upaya luar biasa yang kita lakukan dalam menghadapi shock dari covid ini tidak menjadi sia-sia," pungkasnya. (A-2)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Salah satunya, realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved