Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan defisit anggaran negara hingga November 2021 mencapai Rp611 triliun, atau 3,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu mengalami penurunan 31% dibandingkan defisit November 2020 yang sebesar Rp885,1 triliun, atau 5,73% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penurunan defisit anggaran itu menunjukkan membaiknya ekonomi Indonesia dan kembali sehatnya instrumen fiskal negara.
"Ada penurunan (defisit) lebih dari 2% terhadap PDB hanya dalam waktu 12 bulan. Ini adalah perbaikan dari kesehatan APBN yang akan kita jaga, sehingga APBN akan tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan dalam situasi apa pun," tuturnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Selasa (21/12).
Defisit anggaran itu terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.699,4 triliun, lebih rendah dari belanja negara yang sebesar Rp2.310,4 triliun. Kendati begitu, Sri Mulyani bilang, kinerja tersebut jauh lebih baik ketimbang periode yang sama di 2020.
Pasalnya, pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,4% dari November 2020 yang tercatat Rp1.423,1 triliun. Kinerja pendapatan negara di November 2021 setara dengan 97,5% dari target sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Ini adalah pemulihan yang sangat luar biasa. Rebound dari penerimaan negara semula kontraksi 15 ke positif 19,4%, atau lonjakan yang mencapai lebih dari 25%," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Mencapai Rp69,16 Triliun
Kinerja pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang telah mencapai Rp1.082,6 triliun, atau 88% dari target sebesar Rp1.229,6 triliun. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp232,3 triliun, atau 108% dari target sebesar Rp215 triliun.
Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp382,5 triliun, atau 128,3% dari target sebesar Rp298,2 triliun. "Kita memperkirakan hingga akhir tahun, seluruh penerimaan negara akan melebihi target APBN. Kita masih ada dua minggu, dan kita lihat, penerimaan di bidang pajak, bea cukai masih akan sangat kuat dan akan kita lihat di akhir bulan yang tinggal 9 hari lagi," jelas Sri Mulyani.
Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, performa pendapatan negara yang apik turut diikuti dengan perbaikan kinerja belanja negara. Tercatat hingga November 2021 realisasi belanja telah mencapai Rp2.310,4 triliun, atau 84% dari alokasi tersedia sebesar Rp2.750 triliun.
Kinerja belanja negara itu meliputi belanja pemerintah pusat yang tercatat sebesar Rp1.599,3 triliun, atau 81,8% dari alokasi anggaran Rp1.954,5 triliun. Realisasi itu mengalami pertumbuhan 2,5% bila dibandingkan November 2020 yang hanya Rp1.560,2 triliun.
Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp711 triliun, atau 89,4% dari alokasi anggaran Rp795,5 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut lebih rendah 4,9% dibanding November 2020 yang mencapai Rp748 triliun.
Ani meyakini tren pemulihan ekonomi dan penyehatan APBN dapat tetap dijaga bila kinerja fiskal dipertahankan dan memainkan perannya dengan baik. Namun dia tak menampik penanganan pandemi covid-19 masih menjadi isu utama yang mesti diupayakan pemerintah.
"Pemulihan ekonomi yang akan makin kuat hanya terjadi apabila covid terus terkendali. Oleh karena itu diharapkan semua pihak terus menjaga disiplin kesehatan, sehingga seluruh upaya luar biasa yang kita lakukan dalam menghadapi shock dari covid ini tidak menjadi sia-sia," pungkasnya. (A-2)
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
"Kenapa harus meminta-minta. Saya ingat betul telah menyetujui anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 ini Rp5 triliun lebih di tahun 2020," kata Prasetyo.
ISRAEL menyetujui rencana perubahan anggaran negara untuk tetap membiayai perang di Jalur Gaza, Palestina.
Defisit struktural yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan dan pertumbuhan iuran yang lebih kecil dibandingkan jumlah belanja.
Defisit dana program JKN, ekuitas pelayanan kesehatan di era JKN, serta kebijakan kompensasi yang belum berjalan menyebabkan belum tercapainya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan JKN.
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023.
APBD Manggarai Barat defisit Rp200 miliar, namun tak menyurutkan 30 anggota DPRDnya melakukan perjalanan keluar daerah untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) ke Surabaya, Jawa Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved