Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEMENTERIAN Keuangan mencatatkan defisit anggaran negara hingga November 2021 mencapai Rp611 triliun, atau 3,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran itu mengalami penurunan 31% dibandingkan defisit November 2020 yang sebesar Rp885,1 triliun, atau 5,73% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penurunan defisit anggaran itu menunjukkan membaiknya ekonomi Indonesia dan kembali sehatnya instrumen fiskal negara.
"Ada penurunan (defisit) lebih dari 2% terhadap PDB hanya dalam waktu 12 bulan. Ini adalah perbaikan dari kesehatan APBN yang akan kita jaga, sehingga APBN akan tetap menjadi instrumen yang bisa diandalkan dalam situasi apa pun," tuturnya dalam konferensi pers APBN secara virtual, Selasa (21/12).
Defisit anggaran itu terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.699,4 triliun, lebih rendah dari belanja negara yang sebesar Rp2.310,4 triliun. Kendati begitu, Sri Mulyani bilang, kinerja tersebut jauh lebih baik ketimbang periode yang sama di 2020.
Pasalnya, pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,4% dari November 2020 yang tercatat Rp1.423,1 triliun. Kinerja pendapatan negara di November 2021 setara dengan 97,5% dari target sebesar Rp1.743,6 triliun.
"Ini adalah pemulihan yang sangat luar biasa. Rebound dari penerimaan negara semula kontraksi 15 ke positif 19,4%, atau lonjakan yang mencapai lebih dari 25%," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Kontribusi Pajak Industri Hulu Migas Mencapai Rp69,16 Triliun
Kinerja pendapatan negara tersebut ditopang oleh penerimaan pajak yang telah mencapai Rp1.082,6 triliun, atau 88% dari target sebesar Rp1.229,6 triliun. Lalu penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp232,3 triliun, atau 108% dari target sebesar Rp215 triliun.
Adapun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp382,5 triliun, atau 128,3% dari target sebesar Rp298,2 triliun. "Kita memperkirakan hingga akhir tahun, seluruh penerimaan negara akan melebihi target APBN. Kita masih ada dua minggu, dan kita lihat, penerimaan di bidang pajak, bea cukai masih akan sangat kuat dan akan kita lihat di akhir bulan yang tinggal 9 hari lagi," jelas Sri Mulyani.
Perempuan yang karib disapa Ani itu menambahkan, performa pendapatan negara yang apik turut diikuti dengan perbaikan kinerja belanja negara. Tercatat hingga November 2021 realisasi belanja telah mencapai Rp2.310,4 triliun, atau 84% dari alokasi tersedia sebesar Rp2.750 triliun.
Kinerja belanja negara itu meliputi belanja pemerintah pusat yang tercatat sebesar Rp1.599,3 triliun, atau 81,8% dari alokasi anggaran Rp1.954,5 triliun. Realisasi itu mengalami pertumbuhan 2,5% bila dibandingkan November 2020 yang hanya Rp1.560,2 triliun.
Sementara realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tercatat sebesar Rp711 triliun, atau 89,4% dari alokasi anggaran Rp795,5 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut lebih rendah 4,9% dibanding November 2020 yang mencapai Rp748 triliun.
Ani meyakini tren pemulihan ekonomi dan penyehatan APBN dapat tetap dijaga bila kinerja fiskal dipertahankan dan memainkan perannya dengan baik. Namun dia tak menampik penanganan pandemi covid-19 masih menjadi isu utama yang mesti diupayakan pemerintah.
"Pemulihan ekonomi yang akan makin kuat hanya terjadi apabila covid terus terkendali. Oleh karena itu diharapkan semua pihak terus menjaga disiplin kesehatan, sehingga seluruh upaya luar biasa yang kita lakukan dalam menghadapi shock dari covid ini tidak menjadi sia-sia," pungkasnya. (A-2)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Defisit APBN makin lebar hingga Rp153,7 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved