Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berhasil mendorong efektivitas penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Untuk itu, fungsi countercyclical instrumen fiskal tersebut akan tetap dilanjutkan pada 2022.
"APBN 2022 masih ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical tetapi tetap memerhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah panjang," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 di Istana Negara, Senin (29/11).
Sri Mulyani menambahkan, langkah pemulihan ekonomi dengan menggunakan instrumen APBN sejak 2020 berhasil mendukung penanganan dan pengendalian covid-19. Itu juga dibarengi dengan upaya melindungi rakyat melalui bantuan sosial yang diperluas dan mendorong pemulihan ekonomi, baik UMKM maupun korporasi.
Selain itu, koordinasi kebijakan dengan Bank Indonesia sejauh ini dinilai berjalan secara harmonis dan kredibel dalam menghadapi tekanan ekonomi maupun keuangan akibat pandemi. Demikian pula upaya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani pandemi serta memulihkan kembali kesejahteraan rakyat.
Baca juga: DBS Group: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Meningkat pada Akhir 2021
Karena itu, pemerintah meyakini ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik pada 2022. "Perekonomian Indonesia di 2022 diproyeksikan melanjutkan pemulihan yang makin kuat. Defisit APBN 2022 menurun menjadi 4,85% dari PDB dibandingkan 6,14% dari PDB pada 2020 dan perkiraan 5,1% hingga 5,4% dari PDB pada tahun ini. Ini sesuai dengan tujuan untuk terus mendukung pemulihan ekonomi, tetapi secara bertahap melakukan konsolidasi fiskal," pungkas Sri Mulyani. (OL-14)
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
ISTANA merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang wakil menteri (wamen) untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan
Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved