Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa APBN 2022 harus menjadi instrumen utama pendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan.
Rincian penerimaan dan pengeluaran negara itu harus mampu memperkuat daya tahan ekonomi dan mengakselerasi daya saing nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia yang diyakini masih berlanjut.
"Kita mesti mewaspadai tantangan kita di 2022. Potensi berlanjutnya pandemi dan perlambatan ekonomi dunia masih ada. Oleh karena itu, APBN 2022 harus bisa menjadi instrumen utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya tahan ekonomi, mengakselerasi daya saing kita," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11).
Baca juga: Wapres: Indonesia masih dalam Fase Kritis Pemulihan Ekonomi
Kepala negara pun menginstruksikan seluruh kementerian/lembaga untuk bergerak cepat merealisasi anggaran sejak awal 2022. Ia ingin, sejak Januari, program-program di lapangan sudah bisa dieksekusi.
"Artinya, di bulan ini, kita siapkan administrasi agar awal tahun sudah bisa dieksekusi dan kita harus siapkan dasar pelaksanaan itu," tuturnya.
Selain itu, ia juga meminta seluruh jajaran menterinya memangkas belanja-belanja yang tidak perlu. Semua rutinitas yang tidak efektif harus dialihkan menjadi belanja yang produktif, yang bisa memberi dampak positif kepada masyarakat.
"Perlu penajaman dan efisiensi belanja. Belanja rutinitas, belanja yang tidak perlu segera hilangkan, geser ke belanja produktif," tandasnya. (A-2)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved