Konflik Timur Tengah Uji Ketahanan Fiskal, Respons Pemerintah Perlu Diperkuat

Peluncuran delapan butir transformasi budaya kerja nasional dinilai menjadi langkah awal pemerintah yang tepat dalam merespons tekanan global akibat konflik TImur Tengah. Eskalasi konflik sejak akhir Februari 2026 telah memicu gangguan distribusi energi di Selat Hormuz, mendorong harga minyak mentah Brent mendekati US$120 per barel serta menekan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp16.900-Rp17.058 per dolar AS.

Sejumlah langkah awal telah diambil pemerintah, mulai dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara, efisiensi perjalanan dinas, refocusing belanja kementerian dan lembaga, hingga penguatan agenda efisiensi energi. GREAT Institute menilai kebijakan tersebut relevan dan terukur sebagai respons awal. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada durasi dan kedalaman konflik global. Jika tekanan berlangsung lebih lama, risiko terhadap APBN 2026 berpotensi meningkat dan melampaui batas defisit fiskal 3% dari PDB.

Peneliti GREAT Institute, Yossi Martino, menyebut langkah pemerintah saat ini masih berada pada fase awal penanganan krisis. Ia menegaskan bahwa tantangan ke depan bukan lagi sekadar apakah pemerintah telah bertindak, melainkan apakah paket kebijakan yang ada cukup kuat untuk menjaga stabilitas fiskal, harga, dan kepercayaan pasar.

Baca juga : Pemerintah mesti Realistis terhadap Ancaman Ketahanan Energi dan Fiskal

"Indonesia memasuki 2026 dengan ruang fiskal yang relatif sempit, sementara ketergantungan terhadap impor energi masih tinggi, sehingga membuat ekonomi domestik rentan terhadap gejolak eksternal," tutur Yossi.

Kajian GREAT Institute yang menggunakan simulasi quadruple shocks, yakni kombinasi kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, kenaikan imbal hasil obligasi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, menunjukkan arah risiko fiskal yang semakin meningkat. Dalam skenario moderat, defisit diperkirakan sudah melewati batas 3 persen PDB, dan dalam skenario terburuk dapat mencapai lebih dari 4%. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan global memiliki dampak langsung terhadap stabilitas fiskal nasional.

Peneliti GREAT Institute lainnya, Adrian Nalendra Perwira, menjelaskan bahwa pada tahap awal pemerintah masih dapat mengandalkan langkah administratif seperti efisiensi anggaran, penyesuaian belanja, serta optimalisasi program yang sudah berjalan. Namun, jika tekanan meningkat ke level yang lebih berat, kebijakan tersebut tidak lagi cukup.

Baca juga : Konflik Timur Tengah harus Jadi Momentum Dorong Elektrifikasi Energi

"Dalam kondisi tersebut, opsi yang lebih sensitif seperti penyesuaian harga BBM subsidi mulai menjadi pertimbangan, yang tentunya harus diimbangi dengan perlindungan sosial bagi kelompok rentan," jelas Adrian.

Selain itu, GREAT Institute juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah struktural melalui pembentukan satuan tugas yang fokus pada pengelolaan utang, peningkatan penerimaan negara, serta menjaga kepercayaan pasar dan lembaga pemeringkat. Menurut Adrian, kredibilitas fiskal tidak hanya ditentukan oleh angka defisit, tetapi juga oleh kejelasan arah kebijakan, konsistensi komunikasi, dan kesiapan strategi jangka menengah.

Dalam perspektif yang lebih luas, GREAT Institute menekankan bahwa ketahanan fiskal tidak dapat dipisahkan dari ketahanan energi. Ketergantungan pada impor energi membuat Indonesia rentan terhadap setiap guncangan geopolitik global. Oleh karena itu, penguatan cadangan energi, reformasi subsidi, serta diversifikasi sumber energi perlu menjadi bagian integral dari strategi ekonomi nasional.

GREAT Institute memandang konflik di Timur Tengah saat ini sebagai peringatan penting bahwa kedaulatan energi dan kesehatan fiskal merupakan dua hal yang saling terkait. Tanpa pembenahan struktural, Indonesia berisiko terus menghadapi tekanan serupa setiap kali terjadi krisis global. Karena itu, respons terhadap situasi saat ini tidak hanya harus bersifat jangka pendek, tetapi juga menjadi fondasi bagi reformasi ekonomi yang lebih berkelanjutan di masa depan. (E-3)