Harga Minyak Melonjak, Disiplin Fiskal Jadi Benteng Terakhir APBN

EKONOM senior sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menekankan pentingnya pemerintah menjaga disiplin fiskal di tengah lonjakan harga minyak dunia yang berpotensi menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026.

Kenaikan harga minyak global dinilai dapat memberikan tekanan besar terhadap APBN, terutama jika dipicu eskalasi konflik geopolitik. Dalam kondisi ekstrem, defisit anggaran diperkirakan dapat melebar hingga menembus di atas 6% dari produk domestik bruto (PDB).

"Sangat penting mempertahankan disiplin fiskal. hingga skrng ini dengan defisit maksimal 3% guna menjaga kepercayaan pasar keuangan," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (1/4).

Baca juga : Studi FEB UI: Ketahanan BUMN Diuji Gejolak Selat Hormuz 2026

Menurut Didin, disiplin fiskal juga krusial untuk menjaga penilaian lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s dalam aspek credit rating serta MSCI dalam pasar modal. Oleh karena itu, pemerintah disarankan tidak melonggarkan defisit yang berisiko memperberat beban utang.

Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan penajaman efisiensi pada program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa, dan swasembada pangan. Pelaksanaan program dengan anggaran besar tersebut juga diharapkan melibatkan pelaku UMKM dan petani agar memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Selain itu, Didin menilai perbaikan tata kelola APBN dan penguatan pasar modal menjadi langkah yang sangat urgen. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tetap mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sekaligus mendorong pemerataan pendapatan.

Baca juga : Harga Minyak Dunia Tembus US$100, Ekonom: Kenaikan BBM Langkah Rasional Jaga APBN

Ia juga menyoroti urgensi kebijakan antisipatif dalam menghadapi dampak konflik geopolitik Amerika Serikat versus Iran yang berisiko memicu imported inflation di dalam negeri. Mengingat struktur ekonomi Indonesia sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga yang mencapai sekitar 53% terhadap PDB, lonjakan harga energi global yang berpotensi menembus USD 150 per barel menjadi ancaman langsung terhadap daya beli masyarakat.

Lebih lanjut, Didin mengingatkan risiko stagflasi, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi melambat namun dibarengi inflasi tinggi.

"Hal ini terutama karena sekitar 74% pengeluaran rumah tangga di Indonesia sangat sensitif terhadap komponen pangan, energi, dan transportasi," terang Didin.

Ia mengungkapkan, terdapat tiga skenario dampak harga minyak terhadap ketahanan fiskal Indonesia. Skenario pertama, jika konflik berakhir cepat, harga minyak diperkirakan berada di level USD 100 per barel yang saat ini sudah terjadi. Skenario kedua, jika konflik berlangsung 1,5 hingga 3 bulan, harga minyak dapat naik ke USD 150 per barel dengan defisit APBN sekitar 4%. Sementara pada skenario terburuk, jika konflik berkepanjangan, harga minyak bisa mencapai USD 180–200 per barel, yang berpotensi mendorong subsidi energi membengkak hingga Rp884 triliun dan defisit APBN melonjak hingga 6%.

Dihubungi terpisah, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai sensitivitas APBN memang sangat tinggi terhadap dua faktor utama, yakni harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Secara kasar, ia menjelaskan setiap kenaikan harga minyak sebesar satu dolar per barel dapat menambah beban anggaran sekitar Rp6 triliun, bahkan mendekati Rp7 triliun ketika harga sudah tinggi.

"Tapi juga konsumsi BBM subsidi biasanya ikut meningkat ketika masyarakat beralih ke jenis yang lebih murah," katanya.

Di sisi lain, pelemahan rupiah juga memberikan tekanan signifikan. Setiap pelemahan Rp100 terhadap dolar AS berpotensi menambah beban sekitar Rp6 hingga Rp9 triliun, yang berasal dari subsidi energi, pembayaran utang luar negeri, serta biaya impor pemerintah.

"Artinya APBN menghadapi tekanan ganda dalam waktu yang sama," ucapnya.

Ia menambahkan, dalam kondisi krisis, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah cenderung terjadi bersamaan, sehingga memperberat tekanan terhadap fiskal. Dengan harga minyak di kisaran US$118 per barel dan nilai tukar mendekati Rp16.975 per dolar AS, tekanan terhadap APBN dinilai sudah cukup besar.

Tambahan anggaran Rp90 hingga Rp100 triliun, menurutnya, hanya berfungsi sebagai bantalan jangka pendek. Jika harga tinggi bertahan, beban fiskal berpotensi meningkat jauh lebih besar.

Yusuf juga mengingatkan lonjakan subsidi energi membawa risiko berlapis. Dalam jangka pendek, defisit anggaran dapat melebar dan memengaruhi persepsi pasar. Dalam jangka menengah, kredibilitas fiskal berpotensi tertekan karena ruang respons terhadap krisis lain menjadi terbatas.

Dalam jangka panjang, tekanan subsidi dapat menggeser alokasi anggaran dari belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, terdapat tekanan terhadap PT Pertamina (Persero) yang harus menanggung selisih harga, serta risiko inflasi yang tertunda.

"Begitu harga akhirnya disesuaikan, dampaknya bisa lebih besar," ucapnya.

Terkait kebijakan subsidi, Yusuf menilai tidak bisa dipandang secara hitam putih. Dalam jangka pendek, subsidi masih diperlukan untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi. Namun, dengan harga minyak yang tinggi, mempertahankan skema yang sama tanpa perubahan akan membebani fiskal secara signifikan.

Ia menyarankan penyesuaian dilakukan secara bertahap dan terukur, dimulai dari perbaikan penargetan agar subsidi lebih tepat sasaran, dilanjutkan dengan penyesuaian harga secara gradual, serta memastikan kompensasi kepada masyarakat telah disiapkan terlebih dahulu. (Z-10)