Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah berada dalam koridor pemulihan. Hal itu sejalan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang berangsur telah membaik. Keduanya mesti dipastikan terjadi beriringan guna memastikan keberlanjutan pengelolaan keuangan negara yang baik.
"APBN mulai pulih saat ekonomi pulih. Dua tugas ini harus dilakukan bersama-sama, bukan pilihan, tetapi harus sama-sama dilakukan," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CEO Netrworking 2021 bertajuk Stepping up to Regain the Economic Growth secara daring, Selasa (16/11).
Pulihnya instrumen fiskal negara itu, imbuhnya, tercermin dari kinerja APBN hingga Oktober 2021. Tercatat defisit anggaran mencapai 3,29% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp548,9 triliun.
Realisasi defisit tersebut karena belanja negara tercatat Rp2.058,9 triliun atau 74,9% dari alokasi sebesar Rp2.750 triliun. Itu lebih tinggi dari penerimaan negara yang tercatat Rp1.510,0 triliun atau 86,6% dari target sebesar Rp1.743,6 triliun.
Sri Mulyani bilang, kinerja APBN itu telah berbalik 180 derajat dari kondisi di 2020. Pasalnya, pada periode Januari-Oktober 2020, penerimaan negara tercatat mengalami kontraksi -15,3% (year on year/yoy), belanja negara tumbuh 13,6% (yoy), dan defisit tercatat 4,67%.
Sedangkan di periode yang sama pada 2021, penerimaan negara tercatat tumbuh 18,2% (yoy), belanja negara tumbuh 0,8%, dan mencatatkan defisit 3,29%. "Defisit kita menurun dibanding tahun lalu. Kalau tahun lalu, pada Oktober 4,67%, sekarang sudah 3,29% dari PDB," imbuh Sri Mulyani. "Kami berharap defisit tetap terkendali dan bisa menciptakan multiplier maupun contercycilical terhadap pemulihan ekonomi," sambungnya.
Baca juga: Gaikindo: Indonesia Jadi Pasar Otomotif Terbesar di Asia Tenggara
Adapun hingga akhir tahun pemerintah memproyeksikan penerimaan negara akan mencapai Rp1.916,8 triliun atau 109,6% dari target dan bertumbuh 16% (yoy). Sedangkan belanja negara diperkirakan tumbuh 7,5% mencapai Rp2.790,4 triliun atau 101,5% dari alokasi anggaran. Dus, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp873,6 triliun atau tumbuh 7,8% (yoy) di angka 5,18% hingga 5,45% terhadap PDB. Itu berarti defisit akan lebih rendah dari yang tertuang di dalam APBN 2021 yakni Rp1.000,6 triliun atau 5,7% terhadap PDB. (OL-14)
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Komitmen dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved