Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
PANDEMI Covid-19 yang terkendali menjadi faktor penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Mengingat pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum berakhir, antisipasi dan mitigasi harus terus disiapkan, termasuk dalam menyusun APBN.
Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural serta program pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan.
Dalam acara acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2022 yang dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat negara terkait lain di Istana Negara, Senin (29/11), Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa APBN tahun 2022 harus dirancang responsif, antisipatif, fleksibel, selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
"Keseluruhan belanja negara tahun 2022 yang berjumlah sebesar 2.714,2 triliun rupiah juga harus mendorong kebangkitan nasional dan mendukung reformasi struktural," jelas Presiden.
Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN Tahun 2022, Presiden menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2022 secara simbolis kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran. Pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir secara langsung untuk menerima DIPA Tahun 2022 secara simbolis.
Kementerian/Lembaga lain yang juga turut hadir secara langsung yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Polri, Kementerian Perhubungan, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan salah satu dari sembilan Kementerian/Lembaga yang memenuhi kriteria antara lain opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam 3 tahun terakhir, merepresentasikan bidang prioritas tahun 2022, serta memiliki nilai kinerja penganggaran yang baik.
Melalui APBN tersebut, Pemerintah berfokus kepada enam kebijakan utama yaitu melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, peningkatan SDM yang unggul, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan bahwa APBN 2022 memiliki peran sentral. Terlebih lagi dalam menghadapi Presidensi G20 Indonesia, dimana Indonesia harus menunjukkan peran nyata dalam menghadapi perubahan iklim, terutama pengurangan emisi dan gerakan perbaikan lingkungan secara berkelanjutan, melalui aksi nyata dalam komitmen pada green and sustainable economy. (RO/OL-15)
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved