Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai, siklus belanja daerah yang ada saat ini perlu dilakukan perbaikan karena memiliki beberapa kelemahan. Hal ini juga akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (RUU HKPD).
"Yang utama di sini adalah mengatur bagaimana kualitas belanja. Quality spending ini harus menjadi sebuah langkah-langkah yang disiapkan karena formulasinya akan berbeda nanti ke depan di dalam UU HKPD," ujar Misbakhun usai mengikuti tim kunspek Komisi XI DPR RI dalam rangka serap aspirasi untuk RUU HKPD di Malang, Jawa Timur, Senin (15/11).
Politikus Fraksi Partai Golkar ini juga mengatakan, Komisi XI DPR akan membantu pemerintah daerah untuk mendapatkan akses keuangan dari APBN.
"Kita sebagai pembina yang juga akan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendapatkan akses keuangan dari APBN, agar APBN benar-benar memperhatikan tentang kemampuan belanja daerah dan potensi-potensi penerimaan di daerah," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati mengatakan, ketimpangan finansial antar daerah didasari oleh kemandirian fiskal dan kualitas SDM. Hal ini akan dibenahi dengan RUU HKBP agar ketimpangan semakin mengecil.
Selain itu, perlu juga adanya kolaborasi, harmonisasi dan sinkronisasi antara kementerian terkait. "Diharapkan, memang HKPD ini bisa lebih memperkecil ketergantungan daerah kepada pusat dan kemudian selain kemandirian juga kesetaraan (equal) pemerataan (fairness)," pungkasnya. (RO/OL-09)
Model-model ini dirancang agar dapat disesuaikan dengan risk appetite dan kebutuhan masing-masing lembaga keuangan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan lebih baik.
Di zaman sekarang, keuangan pribadi nggak lagi sesederhana simpan uang di bawah bantal atau buka rekening di bank.
Berdasarkan survei Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) 2023, 9 dari 10 pekerja di Indonesia sama sekali tidak siap memasuki masa pensiun
Teknologi membuka peluang efisiensi baru — mulai dari underwriting yang lebih cepat dan presisi, hingga klaim otomasi dan prediksi risiko berbasis perilaku.
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved