Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PRESIDEN Joko Widodo meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mempercepat serapan APBN 2021. Kepala negara mengatakan, saat ini, realisasi berbagai anggaran masih belum maksimal.
Sebagai contoh, penyaluran dana perlindungan sosial baru mencapai 77%. Realisasi program padat karya baru sebesar 67% dan dukungan untuk UMKM dan korporasi 60%. Celakanya, pergantian tahun tinggal menyisakan enam pekan.
Baca juga: Presiden: APBN 2022 harus Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
"Ini sudah November, masuk ke Desember. Percepat realisasi APBN dan APBD. Seluruh kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi," ujar Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (17/11).
Ia juga secara khusus menginstruksikan Menteri Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah daerah mempercepat serapan APBD.
"Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita," tegas mantan wali kota Solo itu.
(OL-6)
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved