Headline
Senjata ketiga pemerataan kesejahteraan diluncurkan.
Tarif impor 19% membuat harga barang Indonesia jadi lebih mahal di AS.
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng 2 dan PLTP Patuha 2 berhasil menurunkan belanja modal mereka sebesar 20%.
Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP, mengatakan kalangan pengusaha orang asli Papua (OAP) harus dilibatkan dalam proyek rekonstruksi pencegahan bencana alam banjir bandang.
Puteri Anetta Komarudin mengimbau pemerintah untuk mengoptimalkan peran pembiayaan investasi pada APBN TA 2021 guna menciptakan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.
Minat investor pada lelang SUN di pasar perdana awal Februari 2021 meningkat signifikan. Dibandingkan incoming bids pada lelang SUN sebelumnya, ada kenaikan demand lebih dari 50%.
Hingga akhir Desember 2020, Indonesia tercatat memiliki utang sebesar Rp6.074,56 triliun.
"Tahun 2021 kita harus mewaspadai terjadinya krisis pangan seperti yang disampaikan FAO, karena itu belanja ketahanan pangan menjadi sangat penting yang mencapai Rp99 triliun,"
Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 akan berada di level yang moderat dan lebih baik dibandingkan negara lain.
Dari pagu anggaran Kementerian ESDM pada 2021 sebesar Rp7 triliun, yang akan direalokasi untuk penanganan covid-19 ialah Rp1,1 triliun.
Jumlah investor perempuan dalam pembelian ORI017 mencapai 55,87% dan laki-laki 44,13%.
Meski APBN 2021 sudah ditetapkan Undang-Undang, namun perubahan anggaran masih akan terjadi lantaran tantangan di Indonesia sangat dinamis.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan penanganan pandemi covid-19 telah menghabiskan anggaran Rp1.035 triliun yang sebagian besar berasal dari APBN.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
HINGGA akhir Oktober, utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$413,4 miliar.
Pemerintah akan mengenjot pelaksanaan belanja negara sejak awal tahun.
Total pagu Rp1,17 triliun, serapan anggaran Kemenpora per 1 Desember 2020 baru Rp858,7 miliar atau 73,1 persen.
Presiden RI Joko Widodo meminta implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus dilakukan sejak awal Januari 2021.
“Untuk 2020 ini masih ada Rp798,7 triliun anggaran APBN yang akan dieksekusi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Alokasi ini dikatakan menjadi yang terbesar dibandingkan bidang lain di mana mencapai 20% dari total APBN 2021.
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2021 sebesar Rp 6,6 triliun untuk sekitar 100 satuan kerja di Solo Raya diserahkan oleh KPPN Surakarta.
Defisit dana program JKN, ekuitas pelayanan kesehatan di era JKN, serta kebijakan kompensasi yang belum berjalan menyebabkan belum tercapainya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan JKN.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved