Wamenkeu: Negara Berlomba Amankan Diri dengan Mengutang

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan, negara-negara di dunia tengah berlomba untuk mencari utang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, khusunya dalam pengadaan vaksin covid-19 saat ini.

Hingga akhir Desember 2020, Indonesia tercatat memiliki utang sebesar Rp6.074,56 triliun.

"Negara berlomba-lomba mengamankan diri dengan cara utang. Semua negara berlomba mengamankan diri dengan harus punya cash. Kalau ada vaksin harus bisa beli vaksin," ujar Suahasil dalam webinar ILUNI UI, Sabtu (30/1).

Dia pun membandingkan defisit Indonesia dengan negara lain yang dianggap lebih baik, seperti dengan India dan Malaysia. APBN 2020 diketahui mengalami defisit Rp 956,3 triliun atau setara dengan 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Serta ungkap Suahasil, pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut IMF terkontraksi 1,9% pada tahun lalu.

Baca juga: Bank Dunia : Kecepatan Vaksinasi Jadi Penentu Pemulihan Ekonomi

"Kita bandingkan dengan India yang defisit minus 13% dan pertumbuhan ekonomi minus 8%. Defisit mereka lebih dalam, hutang lebih banyak terhadap PDB dan growth turun lebih dalam. Negara seperti Jerman, Malaysia juga begitu," jelasnya.

Dia mengungkapkan alasan defisit Indonesia hingga minus 6,1% disebabkam, penerimaan negara yang berkurang selama pandemi. Sementara anggara belanja negara membengkak. Dengan demikia utang pun menjadi naik.

"Pasti utang naik. Sekarang sekitar 28,5% PDB. Mungkin 2021, ke 41% PDB. Tapi kita bandingkan dengan negara lain kalau semua negara ribut soal utang. Keamanan utang kita relatively modest," tutur Suahasil.

Pemerintah sebutnya, berupaya agar angka defisit di tahun ini berada di angka 38% hingga 40% dari PDB. Namun

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kebanyakan negara menggunakan instrumen fiskal untuk melindungi rakyat dan perekonomian. Hal itu lah yang membuatdefisit negara semakin melebar.

"Di AS bahkan defisit 18,7%, Prancis mendekati 11%, china kontraksinya 12%, India sampai 13,1% fefisit fiskalnya. Di Malaysia 6,5%, Filipina 8,1%, Singapura 10,8%," ucapnya beberapa waktu lalu. (OL-4)