MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran lebih dari Rp90 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada 2021. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi potensi krisis pangan pada masa pandemi, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/ FAO).
"Tahun 2021 kita harus mewaspadai terjadinya krisis pangan seperti yang disampaikan FAO, karena itu belanja ketahanan pangan menjadi sangat penting yang mencapai Rp99 triliun," ungkapnya dalam Webinar Majelis Wali Amanat UI bertajuk Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi 2021: Harapan, Tantangan dan Strategi Kebijakan, Rabu (27/1).
Melalui anggaran tersebut, Sri Mulyani menegaskan pemerintah akan meningkatkan produksi pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging dan komoditas lain. Selain itu, sistem pangan nasional akan dilakukan revitalisasi untuk menunjang ketahanan pangan Indonesia.
Ketahanan pangan sendiri merupakan satu dari tujuh kebijakan strategis APBN 2021 yang sudah ditetapkan pemerintah. Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.
"APBN tahun ini didesain dengan spirit ekspansi pemulihan. Namun, pada saat sama, mulai konsolidatif untuk menyehatkan APBN kita," kata Sri Mulyani.
Selain di sektor pangan, Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga sudah menyiapkan anggaran jumbo untuk sektor pariwisata dengan nilai Rp14,21 triliun. Pariwisata diketahui menjadi salah satu sektor paling terdampak kebijakan pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial di masa pandemi.
Baca juga : OJK Resmi Terbitkan Izin untuk Bank Syariah Indonesia
Dalam sektor pariwisata, pemerintah akan mendorong pemulihan sektor pariwisata dengan fokus lima kawasan super prioritas. Mereka adalah Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Pengembangan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) juga menjadi bagian dari program yang akan dilakukan.
Pemerintah turut memasukkan bidang teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) sebagai kebijakan strategis tahun ini. Besaran anggarannya mencapai Rp26 triliun, termasuk untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK guna mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik.
"Selama pandemi, kita melihat, semakin banyak aktivitas masyarakat dan bisnis, pemerintahan, yang sangat tergantung infrastruktur TIK," ujarnya.
Sektor pendidikan dan infrastruktur memegang anggaran terbesar, yakni masing-masing Rp550 triliun dan Rp417,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian PUPR untuk mengimplementasikan kebijakan ini.
Untuk sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan Rp169,7 triliun. Termasuk di dalamnya adalah untuk pelaksanaan vaksinasi hingga reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). "Kami juga akan tetap melindungi masyarakat yang rentan dalam perlindungan sosial dengan anggaran Rp408 triliun," pungkas Sri Mulyani. (OL-7)
