Reformasi Perberasan Dimulai, Akademisi Sambut Baik Langkah Mentan Amran

LANGKAH nyata reformasi perberasan Indonesia terus dilakukan melalui langkah nyata pemerintah guna mewujudkan kedaulatan pangan yang berkelanjutan. Di antara aspek yang dibenahi adalah peningkatan produksi hingga aspek distribusi dan juga hilirisasi.

Semua aspek tersebut kini menjadi perhatian publik mengingat rata-rata produksi beras di sejumlah sentra mengalami lonjakan peningkatan. Sedangkan dari sisi distribusi dan hilirisasi,  reformasi dilakukan dengan membongkar kasus praktik oplos beras yang meresahkan masyarakat.

Mengenai hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI 2023-2025), Muhammad Sirod mengatakan bahwa reformasi beras adalah langkah nyata dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo terhadap ketahanan pangan.

Baca juga : Pidato Perdana Presiden Prabowo Subianto Relevan dengan Kebutuhan Indonesia

“Dan tidak bisa dipungkiri ini semua berkat gebrakan yang dilakukan Pak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman dalam membongkar adanya kecurangan oplos beras yang berubah menjadi reformasi perberasan di Indonesia,” ujar Sirod dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (7/8).

Memang, lanjut Sirod, untuk mencapai bangsa yang berdaulat pangan Indonesia harus menempuh jalan yang terjal, terutama dalam memahami gambaran besar kondisi perberasan Indonesia dari hulu ke hilir.

“Dan sebisa mungkin harus bisa beradaptasi pada proses yang timbul karena perubahan ke arah kemajuan ini,” katanya.

Baca juga : Ayep Zaki Paparkan Empat Klaster Pemberdayaan Ekonomi Umat

Sementara itu, Pakar pangan dari Universitas Andalas, Muhamad Makky mengatakan bahwa reformasi yang dilakukan pemerintah secara tidak langsung telah berdampak besar terhadap kondisi perberasan yang selama ini jarang disorot publik.

“Kalau kita lihat, ini pertama kali ada gerakan dari satu kementerian yang membuka praktik kecurangan. Dan saya lihat ini inisiasi yang luar biasa sekali. Ini gebrakan yang sangat bagus. Ini prestasi yang luar biasa,” terang dia.

Guna mencegah oplos beras terjadi, Makky menilai perlu adanya pembenahan tata niaga beras dalam mendukung aspek reformasi guna menunjang perbaikan di masa mendatang.

“Saya kira rantai distribusi menjadi aspek penting dari tata niaga di Indonesia. Tentunya kita tidak ingin kejadian ini bertualang lagi di masa mendatang. Kalau kita lihat ada sekian ratus triliun yang bisa diselamatkan dari reformasi ini,” pungksnya. (Fal/M-3)