MESKI baru berjalan efektif pada 1 Januari 2021, APBN 2021 dipastikan akan terjadi perubahan. Soalnya, ada program vaksinasi gratis yang dirasa memerlukan anggaran lebih dari yang telah dicadangkan sebesar Rp18 triliun.
"Sudah ada beberapa perubahan yang harus kami kelola seperti program vaksinasi gratis covid-19. Oleh karena itu, kami akan terus fokus untuk bisa mendukung seluruh kementerian/lembaga (K/L) agar mereka bisa menjalankan programnya di 2021 secara tepat waktu, tepat kualitas, tapi juga ada fleksibilitas karena covid-19 masih akan menjangkit dan belum sepenuhnya bisa kita atasi meski akan ada vaksin," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan pers secara virtual, Rabu (23/12).
Lebih jauh, Ani menyampaikan pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian. Itu dilakukan untuk tetap mendorong agenda pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi.
"Kami akan terus memfokuskan perhatian di dalam mengelola APBN agar tetap responsif, fleksibel, tapi tetap akuntabel, dan transparan. Kami juga akan menggunakan APBN untuk terus mengakselerasi pemulihan ekonomi yang masih akan menghadapi tantangan akibat covid-19," pungkas Ani. (OL-14)
