Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Presiden Joko Widodo menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dari rencana anggaran tersebut dilihat dari struktur anggaran sebagian besar atau 92% digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp85,56 triliun.
“Dari anggaran untuk perlindungan sosial Rp91 triliun atau 98,04 persen tersebut, tersebar di masing-masing unit kerja Eselon (UKE) I,” kata Hartono
FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dalam persetujuannya mendesak pemerintah agar konsekuen melaksanakan ketentuan UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.
Kebijakan Asesmen Nasional merupakan pengganti ujian nasional (UN) yang diterapkan mulai 2021 mendatang.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2021 harus disusun secara cermat dan hati-hati.
Hal tersebut berkaitan dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
Beban berat RUU APBN 2021 terkait ketidakpastian dari pandemi covid-19
emprov DKI mengajukan KUAPPAS 2020 pada Agustus 201P9. Namun, nilai KUAPPAS kemudian direvisi pada Oktober 2019 dan selesai dibahas menjadi APBD 2020 pada Desember 2019.
DPR meminta agar RAPBN TA. 2021 bisa menjadi kebijakan fiskal yang mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial serta menjadi momentum berbagai reformasi kebijakan pembangunan.
Perubahan tersebut dilakukan karena kontribusi SPN 3 bulan tidak terlalu signifikan pada APBN dibanding SBN tenor 10 tahun.
Pertumbuhan tersebut sama dengan penyaluran kredit senilai Rp500 hingga Rp600 triliun guna mendorong pemulihan ekonomi nasional di 2021.
Di 2021, sasaran pembangunan nasional akan meliputi pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio dan indeks pembangunan manusia.
“Kami ingin menyampaikan ini sebagai ilustrasi bahwa seluruh lembaga-lembaga yang melakukan forecasting pun mereka menghadapi situasi uncertainty."
Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan anggaran pada tahun depan akan difokuskan untuk empat program.
Menkeu menilai bahwa integrasi program ini akan membuat berbagai program bansos yang disalurkan Pemerintah akan lebih cepat dan tepat sasaran.
Dalam postur RAPBN 2021, Kementerian ESDM mengusulkan anggaran subsidi listrik dengan kisaran Rp 50,47-54,55 triliun. Langkah itu mempertimbangkan pergerakan ICP dan nilai tukar rupiah.
Masalah pengangguran dan kemiskinan di tahun depan akan jadi fokus utama pemerintah, mengingat tahun ini saja pengangguran sudah bertambah 3,7 juta orang.
Dengan berpijak pada strategi tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2021 yang diusung oleh pemerintah yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Pemerintah mengalokasikan anggaran TKDD sebesar Rp 793,6 triliun dalam RAPBN 2021. Presiden Jokowi menyebut pemanfaatan TKDD dirasakan masyarakat dalam lima tahun terakhir.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved