Target Pembangunan di RAPBN 2021 Sukar Tercapai

EKONOM dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menuturkan, target pembangunan yang dirancang pemerintah dalam RAPBN 2021 sukar tercapai bila pandemi Covid-19 masih terus menyebar dan belum dapat dikendalikan. Dampak dari pandemi juga dinilai akan berdampak pada program pembangunan jangka panjang Tanah Air.

“Target pembangunan nasional tidak akan efektif selama eksternalitas Covid-19 ini masih ada. Eksternalitas ini tidak hanya menggangu capaian jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Covid-19 ini menggerus kesejahteraan, kemiskinan meningkat 1,63 juta (0,56%) di awal pandemi. Kenaikan angka ini sama dengan usaha penurunan kemiskinan selama 1,5 tahun. Karena covid ini kemiskinan diperkirakan akan double digit,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (8/9).

Baca juga: Bappenas Beberkan Tugas Prabowo dalam Program Food Estate

Sama halnya dengan tingkat pengangguran, kata Rusli, di dalam APBN 2020 awal pemerintah menargetkan angka pengangguran berada di angka 4,8% hingga 5%. Namun setelah pandemi merebak, angka itu direvisi dan diproyeksikan tingkat pengangguran di 2020 akan mencapai 7,8% hingga 8,5%.

Pemerintah juga dinilai telah memahami dampak covid pada potensi melonjaknya tingkat pengangguran di Indonesia. itu tidak terlepas dari melemahnya perekonomian dan mengharuskan dunia usaha melakukan efisiensi dengan mengurangi tenaga kerja. Bahkan, di RAPBN 2021, kata Rusli, pemerintah menargetkan tingkat pengangguran nasional berada dalam rentang 7,7% hingga 9,1%.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari luar biasanya dampak covid pada tingkat pengangguran,” tuturnya.

Tak hanya itu, dampak covid-19 juga akan menggerus Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Menurut Rusli, turunnya IPM akan terasa lantaran berubahnya pola pendidikan nasional. Adaptasi penggunaan teknologi untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar dari rumah dianggap menjadi salah satu sebabnya.

Pasalnya, tidak seluruh siswa Indonesia dapat memanfaatkan teknologi karena berbagai keterbatasan seperti tidak dimilikinya perangkat teknologi, sulitnya jangkauan internet dan keterbatasan pemanfaatan teknologi pendukung. Rusli biilang, hal itu akan dirasakan dampaknya dalam 5 hingga 10 tahun mendatang ketika para siswa memasuki golongan angkatan kerja.

Apalagi pemerintah turut menaikkan target IPM dalam RAPBN 2021 menjadi 72,78 hingga 72,95. Itu akan sulit dicapai dan dapat menjadi bom waktu. “Meski target IPM naik, tapi komponen pendidikan bisa menjadi bom waktu di masa depan akibat gap pembelajaran di era pandemi. Dalam target RAPBN 2021 ini pemerintah menargetkan terlalu tinggi, mungkin karena keyakinan akan ada vaksin dan covid berakhir di tahun depan. Bom waktu ini akan terasa dalam waktu 5-10 tahun kala mereka memasuki ke dunia kerja,” ujar Rusli.

“Pemerintah perlu meningkatkan akses internet dalam rangka mendukung kegiatan belajar daring yang sekarang ini diterapkan. Ini akan berpengaruh pada IPM,” sambungnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah mau untuk bersikap konsisten dalam membuat kebijakan penanganan masalah kesehatan di masa pandemi ini. Pengambil kebijakan dirasa perlu untuk fokus menekan penyebaran dan tingkat kematian dari covid-19.

Baca juga: Dekranas Ajak Pelaku UMKM Eksis di Tengah Pandemi Covid-19

“Selama vaksin belum ditemukan kondisi tidak akan berubah banyak. Jadi yang perlu dilakukan adalah meminimalisir eksternalitas covid seperti penerapan jam malam, PSBB dan sanksi sosial kepada pelanggar protokol kesehatann, ini perlu diperluas. Selain itu pemerintah juga perlu melakukan tes massal secara massif,” pungkas Rusli.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pemerintah menargetkan pembangunan dalam RAPBN 2021 dengan targert tingkat pengangguran di kisaran 7,7% hingga 9,1%; tingkat kemiskinan dalam rentang 9,2% hingga 9,7%; tingkat ketimpangan (gini rasio) pada kisaran 0,377 hingga 0,379 dan IPM diharapkan mencapai 72,78 hingga 72,95. (OL-6)