Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
HINGGA memasuki Oktober, Pemprov DKI Jakarta belum juga membahas kisi-kisi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUAPPAS 2021. Untuk diketahui, KUAPPAS adalah bakal dari rancangan APBD tahun selanjutnya yang secara normatif mulai diajukan pada pertengahan tahun.
Tahun lalu, Pemprov DKI mengajukan KUAPPAS 2020 pada Agustus 2019. Namun, nilai KUAPPAS kemudian direvisi pada Oktober 2019 dan selesai dibahas menjadi APBD 2020 pada Desember 2019.
Baca juga: Masa Kampanye Tentukan Mutu Pilkada 2020
"Iya sih. Ini sudah cukup lambat. Seharusnya dari pertengahan tahun sudah diajukan KUAPPAS 2021," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Namun, Suhaimi masih optimistis bahwa pembahasan dan pengesahan APBD 2021 tidak akan terlambat dan tidak melewati batas 31 Desember.
Hal itu dibuktikan bahwa tahun lalu, APBD 2020 bisa disahkan pada 11 Desember. Padahal KUAPPAS sempat ditarik oleh Pemprov DKI untuk direvisi dan kembali diserahkan kepada DPRD DKI pada 23 Oktober.
"Ya masih bisa. Dengan catatan kita kebut pembahasannya sampai malam. Mudah-mudahan bisa," terangnya. (OL-6)
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PRESIDEN Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf menyampaikan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Bhayangkara merupakan momentum bagi Polri untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut baik target Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju swasembada energi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Komposisi pengurus kali ini kombinasi antara kaderisasi dan profesionalitas. Kepengurusan ini diharapkan dapat lebih siap memenuhi kebutuhan rakyat.
Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid memuji langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau milik Aceh.
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved