Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA memasuki Oktober, Pemprov DKI Jakarta belum juga membahas kisi-kisi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara atau KUAPPAS 2021. Untuk diketahui, KUAPPAS adalah bakal dari rancangan APBD tahun selanjutnya yang secara normatif mulai diajukan pada pertengahan tahun.
Tahun lalu, Pemprov DKI mengajukan KUAPPAS 2020 pada Agustus 2019. Namun, nilai KUAPPAS kemudian direvisi pada Oktober 2019 dan selesai dibahas menjadi APBD 2020 pada Desember 2019.
Baca juga: Masa Kampanye Tentukan Mutu Pilkada 2020
"Iya sih. Ini sudah cukup lambat. Seharusnya dari pertengahan tahun sudah diajukan KUAPPAS 2021," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdurrahman Suhaimi saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (3/10).
Namun, Suhaimi masih optimistis bahwa pembahasan dan pengesahan APBD 2021 tidak akan terlambat dan tidak melewati batas 31 Desember.
Hal itu dibuktikan bahwa tahun lalu, APBD 2020 bisa disahkan pada 11 Desember. Padahal KUAPPAS sempat ditarik oleh Pemprov DKI untuk direvisi dan kembali diserahkan kepada DPRD DKI pada 23 Oktober.
"Ya masih bisa. Dengan catatan kita kebut pembahasannya sampai malam. Mudah-mudahan bisa," terangnya. (OL-6)
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Politkus PKS itu mengeklaim, pihaknya selalu konsisten menyuarakan agar melepas saham di PT Delta Djakarta.
Indonesia Muda Bicara direncanakan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan secara luring, serta diperkuat melalui aktivitas di media sosial.
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menilai kritik Pandji Pragiwaksono lewat stand up comedy sebagai dinamika demokrasi yang wajar dan perlu disikapi jernih.
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved