Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel. Dalam artian tidak ada lagi kebijakan yang menghambat penyerapan anggaran terutama untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.
Hal ini dikemukakan Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
"Dalam menghadapi ketidakpastian, fleksibilitas anggaran penting. Sudah sering saya sampaikan kita semua harus pindah channel ke extraordinary supaya berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.
Pada tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana Rp2.750 triliun dalam APBN. Adapun dalam APBN tahun ini, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp2.739,16 triliun.
Dana jumbo tersebut difokuskan untuk empat sektor, yakni kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menyeluruh. Secara lebih rinci terkait kesehatan, pemerintah banyak menggelontorkan dana untuk pengadaan vaksin.
Proses penyerahan DIPA kementerian/ lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan covid-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis.
"Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi menantang akibat covid-19 yang menyebabkan guncangan hebat, mobilitas terhenti, perdagangan merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi," ujar Menkeu Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, fokus pertama belanja ialah mendukung kelanjutan penanganan pandemi dengan anggaran Rp169,7 triliun.
Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan Rp550 triliun untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah.
"Perlindungan sosial menjadi prioritas dengan anggaran Rp408,8 triliun. Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan semakin efektif dengan dukungan data yang terpadu," ungkap Menkeu. (Pra/Try/X-3)
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan terkait outlook fiskal tahun 2025 dengan defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2,78% dari produk domestik bruto (PDB).
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
ANGGOTA DPR RI Komisi XI Fraksi PDIP Said Abdullah mengatakan normalnya indeks keyakinan konsumen (IKK) pada akhir tahun Desember nanti akan cenderung membaik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved