Jangan Ada Kebijakan Hambat Serapan Anggaran

DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel. Dalam artian tidak ada lagi kebijakan yang menghambat penyerapan anggaran terutama untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi.

Hal ini dikemukakan Presiden Joko Widodo ketika menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Dalam menghadapi ketidakpastian, fleksibilitas anggaran penting. Sudah sering saya sampaikan kita semua harus pindah channel ke extraordinary supaya berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi," kata Presiden.

Pada tahun depan, pemerintah mengalokasikan dana Rp2.750 triliun dalam APBN. Adapun dalam APBN tahun ini, pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp2.739,16 triliun.

Dana jumbo tersebut difokuskan untuk empat sektor, yakni kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menyeluruh. Secara lebih rinci terkait kesehatan, pemerintah banyak menggelontorkan dana untuk pengadaan vaksin.

Proses penyerahan DIPA kementerian/ lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 yang dilaksanakan lebih awal diharapkan dapat mendukung penanganan covid-19, pemulihan ekonomi, dan berbagai prioritas pembangunan strategis.

"Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi menantang akibat covid-19 yang menyebabkan guncangan hebat, mobilitas terhenti, perdagangan merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam, dan ekonomi global masuk jurang resesi," ujar Menkeu Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, fokus pertama belanja ialah mendukung kelanjutan penanganan pandemi dengan anggaran Rp169,7 triliun.

Anggaran pendidikan tetap menjadi alokasi terbesar dengan Rp550 triliun untuk mendukung reformasi pendidikan termasuk perekrutan satu juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah.

"Perlindungan sosial menjadi prioritas dengan anggaran Rp408,8 triliun. Reformasi dan perbaikan perlindungan sosial diharapkan semakin efektif dengan dukungan data yang terpadu," ungkap Menkeu. (Pra/Try/X-3)