APBN Diserap Covid Investasi Jadi Andalan

UNTUK membiayai proyek-proyek pembangunan di berbagai bidang tahun ini, pemerintah tidak semata mengandalkan pendanaan dari APBN. Investasi domestik maupun asing akan menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan di luar penanganan pagebluk covid-19 dan program pemulihan ekonomi (PEN).

“Pemulihan ekonomi kuncinya di investasi karena APBN kita tidak memungkinkan untuk meng-cover seluruh pembangun an. Sebagian besar APBN sudah untuk covid-19. Saya sudah sampaikan berulang kali agar jangan ada yang menghambat investasi, baik itu kementerian maupun pemerintah daerah,” kata Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin.

Sebagai ilustrasi, tahun lalu, dari belanja negara sebesar Rp2.613,8 triliun sekitar Rp695,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk penanganan covid-19 dan Program PEN.

Untuk memuluskan masuknya investasi, pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yakni lembaga sejenis sovereign wealth fund (SWF).

Pembentukan LPI dengan modal permulaan Rp75 triliun di awal tahun ini menjadi terobosan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan nasional. Ke depan, pemerintah berharap lembaga ini dapat menarik dana investasi hingga tiga kali lipat, yaitu sekitar Rp225 triliun.

“Kita semua harus mengenal barang ini sehingga nanti dalam pelaksanaan di lapangan, apabila menyangkut daerah, para gubernur bisa membantu,” lanjut Kepala Negara.

Kewenangan LPI meliputi penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian, menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, serta menatausahakan aset.

Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengemukakan dana dari APBN lebih dikonsentrasikan untuk menghadapi dampak pandemi. Dengan demikian, beban pembiayaan untuk proyek lain tidak mengandalkan keuangan negara.

“APBN harus kita jaga ke depan. Karena tidak mungkin dia harus terus-menerus mengalami kondisi dengan tekanan luar biasa. Ini yang menjadi desain dari konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betulbetul pulih,” ujar Menkeu.

Surat utang

Pada sisi lain, untuk menambah isi pundi-pundi APBN, tahun ini pemerintah juga menerbitkan surat utang negara (SUN) dalam mata uang asing senilai US$3 miliar dan 1 miliar euro.

Keterangan pers Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan kemarin menyatakan SUN berdenominasi dolar AS terdiri atas tiga seri, yaitu RI0331, RI0351, dan RI0371 serta denominasi euro RIEUR0333.

Kemarin, Menkeu Sri Mulyani juga melaporkan defisit APBN 2020 sebesar Rp956,3 tri liun atau 6,09% terhadap PDB. Angka itu lebih rendah dari pa da yang diasumsikan dalam Perpres 72/2020, yakni sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34% terhadap PDB. “Defi sit itu terjadi lantaran pendapatan negara tercatat Rp1.633,6 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun,” tandas Sri Mulyani. (Mir/Ant/X-3)