Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah menuturkan, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di kisaran 4,5% hingga 5,5% terbilang realistis. Tapi, target itu bisa tercapai bila pertumbuhan ekonomi nasional di 2020 berada di zona positif.
"Target pertumbuhan ekonomi 2021 di patok 5,5% cukup realistis dengan catatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada pada angka positif," ujarnya saat dihubungi, Selasa (1/9).
Ia menambahkan, perekonomian nasional dapat tumbuh positif bila program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang dianggarkan sebesar Rp695,20 triliun berhasil.
Menurut Said, keberhasilan akselerasi dan penyerapan PEN akan menjadi pijakan penting sebagai dasar pemerintah melanjutkan upaya pemulihan ekonomi di 2021.
Baca juga : Dukung PEN, Realisasi Anggaran Belanja Kemen PUPR sudah Capai 48%
Pemerintah pun telah memutuskan melanjutkan program PEN di 2021. Akan tetapi, anggaran yang disediakan lebih kecil dibanding 2020, yakni sebesar Rp356,5 triliun. Menyoal itu, Said menilai, pemerintah memiliki asumsi PEN 2020 akan berhasil mengungkit perekonomian di tahun ini.
"Kalau PEN 2021 pagu anggarannya lebih besar dari 2020, artinya PEN saat ini tidak berhasil. PEN 2021 diletakkan dalam kerangka pikir bahwa covid-19 akan bisa diatasi dengan diproduksinya vaksin covid-19," imbuh Said.
"Vaksin itu di tahun 2021 pagunya dianggarkan Rp18 triliun dan imunisasinya Rp3,7 triliun untuk 160 juta dosis. Bila ini berhasil mengakhiir pandemi, maka konsentrasi lebih difokuskan ke recovery persoalan kemiskinan dan pengangguran, ini yang mendasari tema RAPN 2021 adalah pro poor and pro employment. Karena dua hal itulah yang menjadi efek yang harus dipulihkan akibat pandemi yang panjang sepanjang 2020 ini," pungkasnya.(OL-7)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved