Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA Badan Anggaran DPR Said Abdullah menuturkan, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021 di kisaran 4,5% hingga 5,5% terbilang realistis. Tapi, target itu bisa tercapai bila pertumbuhan ekonomi nasional di 2020 berada di zona positif.
"Target pertumbuhan ekonomi 2021 di patok 5,5% cukup realistis dengan catatan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada pada angka positif," ujarnya saat dihubungi, Selasa (1/9).
Ia menambahkan, perekonomian nasional dapat tumbuh positif bila program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 yang dianggarkan sebesar Rp695,20 triliun berhasil.
Menurut Said, keberhasilan akselerasi dan penyerapan PEN akan menjadi pijakan penting sebagai dasar pemerintah melanjutkan upaya pemulihan ekonomi di 2021.
Baca juga : Dukung PEN, Realisasi Anggaran Belanja Kemen PUPR sudah Capai 48%
Pemerintah pun telah memutuskan melanjutkan program PEN di 2021. Akan tetapi, anggaran yang disediakan lebih kecil dibanding 2020, yakni sebesar Rp356,5 triliun. Menyoal itu, Said menilai, pemerintah memiliki asumsi PEN 2020 akan berhasil mengungkit perekonomian di tahun ini.
"Kalau PEN 2021 pagu anggarannya lebih besar dari 2020, artinya PEN saat ini tidak berhasil. PEN 2021 diletakkan dalam kerangka pikir bahwa covid-19 akan bisa diatasi dengan diproduksinya vaksin covid-19," imbuh Said.
"Vaksin itu di tahun 2021 pagunya dianggarkan Rp18 triliun dan imunisasinya Rp3,7 triliun untuk 160 juta dosis. Bila ini berhasil mengakhiir pandemi, maka konsentrasi lebih difokuskan ke recovery persoalan kemiskinan dan pengangguran, ini yang mendasari tema RAPN 2021 adalah pro poor and pro employment. Karena dua hal itulah yang menjadi efek yang harus dipulihkan akibat pandemi yang panjang sepanjang 2020 ini," pungkasnya.(OL-7)
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Angka itu lebih rendah dari yang ditargetkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yakni 5% hingga 6%.
Pembiayaan untuk proyek lain tidak sepenuhnya lagi mengandalkan keuangan negara.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2021.
Pihaknya akan terus menggunakan APBN di 2021 dengan fleksibel sambil tetap menjaga kehati-hatian.
DALAM mengelola dana APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut semakin fleksibel.
Dari APBN tahun 2021 telah dicadangkan Rp1,46 triliun untuk gaji ASN pusat maupun yang baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved