Ekonom: Prioritas Anggaran Tahun Depan Masih Salah Arah

PEMERINTAH dinilai masih salah dalam menentukan prioritas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Itu tecermin dari pagu anggaran 10 kementerian atau lembaga (K/L) yang memiliki anggaran terbesar. Namun, anggaran untuk kesehatan publik lebih kecil dibandingkan anggaran untuk ketertiban dan keamanan.

Dalam postur RAPBN 2021, anggaran Kementerian Kesehatan hanya Rp 84,3 triliun atau naik dari alokasi 2020, yakni Rp78,5 triliun. Namun, itu lebih kecil dari anggaran untuk keamanan dan ketertiban, yang tertuang dalam pos Kementerian Pertahanan sebesar Rp137 triliun, atau naik dari alokasi 2020, yakni Rp117,9 triliun. Kemudian, pos anggaran Polri sebesar Rp112 triliun, atau naik dari alokasi 2020 Rp92,6 triliun.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Anggaran untuk Fasilitas Kesehatan Cukup

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan menyoroti proporsi angka dalam RAPBN 2021. Menurutnya, kenaikan anggaran pada dua fungsi pertahanan dan ketertiban tidak tepat.

Sebab, penyebaran covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda mereda pada tahun depan. Seharusnya, anggaran diprioritaskan untuk upaya penanganan covid-19. Berikuut, pemulihan ekonomi dan peningkatan sektor yang terdampak pandemi.

“Ini belum mencerminkan kebutuhan dan prioritas yang kita harapkan. Seharusnya, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk penanganan covid-19, dibandingkan dengan fungsi pertahanan dan ketertiban," tutur Fadhil dalam diskusi virtual, Kamis (10/9).

Setidaknya, ada tiga agenda yang menjadi perhatian dan prioritas RAPBN 2021. Pertama, investasi untuk sistem kesehatan publik. Mengingat, Indonesia masih dibayangi risiko penularan covid-19 pada tahun depan.

Baca juga: Pasar Panik Soal PSBB Jakarta, IHSG Ditutup Anjlok

Kemudian, prioritas dalam ekonomi digital. Pandemi covid-19 menyebabkan aktivitas ekonomi berubah di mana kontak langsung diminimalkan. Alhasil, peran ekonomi digital semakin besar.

“Transformasi perekonomian ke arah digital akan semakin besar. Kami mengharapkan APBN 2021 harus memprioritaskan pengembangan ekonomi digital. Bahwa setiap kelompok masyarakat bisa ikut dalam aktivitas perekonomian berbasis digital,” pungkas Fadhil.

Ketiga, dia berharap prioritas dalam RAPBN 2021 mengarah pada upaya pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Terutama yang berkaitan dengan masalah pengangguran dan sektor UMKM.(OL-11)