Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEMENTERIAN Sosial mengajukan anggaran sebesar Rp92,8 triliun untuk Pagu Anggaran 2021. Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras mengatakan, dari jumlah tersebut, 98,04 persennya atau sebesar Rp91 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. Sedangkan sisanya, sebesar Rp1,8 triliun digunakan untuk dukungan manajemen.
“Dari anggaran untuk perlindungan sosial Rp91 triliun atau 98,04 persen tersebut, tersebar di masing-masing unit kerja Eselon (UKE) I,” kata Hartono dalam pernyataan tertulis, Senin (14/9).
Masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan, alokasi dan penggunaan anggaran digunakan untuk merespon dampak pandemi covid-19 dan penguatan program yang tertunda. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) misalnya, akan menganggarkan program Bantuan Sosial Tunai untuk 10 juta KPM pada 2021, di samping program kartu sembako.
Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) akan melanjutkan Program Keluarga Harapan dan menambah cakupan komponen PKH. Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) akan memperkuat Asistensi Rehsos (Atensi) di UPT yang menangani lima klater sasaran dan sarana prasarana balai rehsos. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan puskesos.
Sementara itu BP3S, pada 2021 akan mulai melakukan pembangunan gedung Poltekesos Bandung yang telah disiapkan sejak 2018 dan Itjen akan meningkatkan pengawasan dan pendampingan program termasuk tindak lanjut hasil pengawasan.
Baca juga : Waspada, 23 Kabupaten Kota Konsisten 3 Pekan di Zona Merah
Lebih lanjut, Hartono mengatakan, Kemensos memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam Pagu Anggaran 2021, dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun untuk pengelolaan data, sistem dan teknologi informasi Kesos, sebagai bagian penyempurnaan DTKS.
Dalam pengelolaan DTKS pada 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin/rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah.
“Prosentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” ungkapnya.
Usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan luas dari segenap anggota Komisi VIII. Dengan kualitas DTKS yang baik, diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektifitas program.
Di samping itu, bantuan sosial yang masih akan berkesinambungan untuk merespon dampak pandemi pada 2021. Ditjen PFM masih akan menyalurkan Bansos Tunai dengan target penerima sebanyak 10 juta KPM di 34 provinsi, termasuk di DKI Jakarta.
Baca juga : Delapan Provinsi Prioritas, Ini Upaya Satgas Covid-19
Secara umum, Pagu Anggaran untuk Sekretariat Jenderal Kemensos sebesar Rp2,1 triliun, Inspektorat Jenderal Rp43 miliar, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp456 miliar, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Rp1,5 triliun, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Rp30 triliun, Direktorat Jenderal PFM sebesar Rp57 triliun, dan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp391 miliar.
Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzili menyatakan setuju atas usulan anggaran masing-masing UKE I Kemensos.
“Komisi VIII mendukung penuh usulan anggaran yang disampaikan masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos,” tuturnya.
Ace berpesan agar anggaran Kemensos tetap merespon dampak dari covid-19. Menurutnya, respon Kemensos terhadap penanganan dampak pandemi juga sudah tercermin dalam alokasi anggaran Kemensos TA 2021.
“Saya juga berpesan agar dalam anggaran ini, memenuhi pendekatan money follows function. Di mana perencanaan dan penggunaan anggaran yang lebih fokus pada fungsi atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tandasnya. (OL-7)
Delapan bulan lalu, Titik Kartika sempat menjalani operasi untuk pengangkatan tumor di bagian kiri wajahnya di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
Kondisi terkini di lokasi bencana, banjir berangsur surut walaupun masih terjadi hujan dengan intensitas ringan.
PEMERINTAH sangat serius mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di tengah masyarakat.
Perbaikan berkala data penerima bantuan iuran dalam program JKN, dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah sampai ke sasaran yang tepat.
Presiden Joko Widodo menyampaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021 di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dari rencana anggaran tersebut dilihat dari struktur anggaran sebagian besar atau 92% digunakan untuk belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp85,56 triliun.
FRAKSI Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) dalam persetujuannya mendesak pemerintah agar konsekuen melaksanakan ketentuan UU nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.
Kebijakan Asesmen Nasional merupakan pengganti ujian nasional (UN) yang diterapkan mulai 2021 mendatang.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai acuan dalam penyusunan RAPBN 2021 harus disusun secara cermat dan hati-hati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved