Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kementerian Sosial (Kemensos) di Kota Tasikmalaya, mendadak dinonaktifkan dan mereka harus kehilangan akses layanan kesehatan. Penonaktifan peserta KIS telah membuat Dinas Sosial masih mencari persoalan tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinsos, Kota Tasikmalaya, Ely Suminar mengatakan, penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) di Kota Tasikmalaya dilakukan oleh Kementerian Sosial. Pihaknya, kata dia, masih berupaya melakukan berkoordinasi untuk mendapat penjelasan dan solusi atas persoalan tersebut. Namun, penonaktifan tersebut berkaitan dengan proses pemutakhiran data dari pemerintah pusat.
"Kami belum memegang data lengkap dari Kementerian Sosial dan menunggu daftar resmi siapa saja yang terhapus, sebelum melakukan verifikasi ulang. Karena, kami menerima banyak laporan dari warga yang tidak bisa melakukan pengobatan layanan kesehatan gratis dan saya juga tidak akan tinggal diam terkait masalah tersebut," katanya, Kamis (19/6).
Ia mengatakan, telah berkonsultasi bagi warga yang terdampak dan tak bisa mengakses layanan kesehatan. Diakui ada warga yang mengalami kondisi darurat kesehatan. Dinas Sosial, tegasnya, berupaya agar peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) KIS aktif kembali.
"Kami meminta agar warga yang tergolong mampu untuk mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri, tujuannya supaya bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran. Karena, bagi yang tidak memenuhi syarat dan memang mampu silakan untuk daftar mandiri lantaran Dinas Sosial memastikan akan membantu mereka yang betul butuh meski yang masih aktif PBI-JK tercatat sekitar 400.000 orang," ujarnya.
Kementerian Sosial elah mengeluarkan surat tertanggal 3 Juni 2025 mengenai data penonaktifan 7,3 juta penerima KIS PBI JK, KPM berdasarkan hasil pemandaan data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) untuk kepesertaan PBI JK bulan Mei 2025 ditemukan sebanyak 7.397.277 peserta PBI JK yang akan dinonaktifkan.
Tidak terdapat dalam DTSEN (belum terdata) sebanyak 5.090.334 peserta dan terdapat pada DTSEN, namun berdasarkan "ground check" berada pada desil 6 sampai 10 sebanyak 2.306.943 peserta dengan total peserta yang akan dinonaktifkan 7.397.277 KPM. Perlu diketahui, untuk penerima PBI JK mereka harus berada pada desil 1 sampai 5. Jika sudah masuk desil 6 sampai 10, penerima tidak lagi berhak menerima bantuan PBI JK. (H-4)
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) membanggakan berjalannya berbagai program perlindungan masyarakat ke bawah yang telah diterapkan dalam 10 tahun masa kepemimpinannya.
Salah seorang orang tua murid Nurhayati mengaku tidak terima hasil seleksi PPDB, sebab sang anak tak diterima di SMA negeri. SMA negeri yang dituju yakni SMA Negeri 7.
Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena sampaikan bahwa JKN-KIS memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama ketika sedang sakit.
Jamkeswatch mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang mengatur kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Penolakan ini terjadi dengan dalih orangtua bayi tidak membawa dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) saat datang ke rumah sakit.
Harga beras terus merangkak naik terutama terjadi pada beras premium super semula dijual Rp13.500 perkg menjadi Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per kg.
langkah yang dilakukan sekarang masih belum memperbaikinya lantaran dari ribuan ruang kelas rusak masih menunggu kebijakan.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Tanggung jawab pendidikan tidak hanya dilakukan Kementerian Pendidikan dan agama saja, tetapi melibatkan semua pihak supaya mencapai Indonesia emas.
Aksi tersebut, memanas lantaran kepala desa tidak bertanggung jawab berkaitan dengan anggaran dana desa (DD), dana langsung tunai (DLT) tahun 2023.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved