Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena sampaikan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, terutama ketika sedang sakit.
Hal tersebut disampaikan saat Sosialisasi Program JKN-KIS bersama BPJS Kesehatan, di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu (18/2).
Kegiatan sosialiasi tersebut dihadiri peserta yang berasal dari berbagai paguyuban daerah seluruh Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan kemahasiswaan yang ada di Merauke, Papua Selatan.
“Peserta sangat antusias dan terlibat aktif dalam diskusi, termasuk menanyakan dan melaporkan berbagai kondisi lapangan pelayanan kesehatan,” ungkap Melkiades.
Baca juga: BPJS Kesehatan Dukung Deteksi Dini 14 Penyakit Dibiayai JKN
Menurutnya, temuan lapangan ini penting bagi Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan dan membahas bersama BPJS Kesehatan dan para pihak lainnya untuk menyempurnakan implementasi JKN KIS di daerah-daerah.
Selain meningkatkan kepesertaan, Komisi IX juga akan mendorong peningkatan layanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia.
“Catatan dari berbagai kalangan adalah adanya perluasan ataupun peningkatan kepesertaan JKN-KIS harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan yang dibuat di Puskesmas, di rumah sakit, klinik, dan sebagainya,” ujar politikus Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Melkiades sampaikan bahwa peningkatan yang diharapkan oleh masyarakat, di antaranya yaitu penambahan dokter-dokter spesialis hingga alat-alat kesehatan yang memadai. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi pergi ke Rumah Sakit di luar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal.
Karena itu, ia berkomitmen bahwa Komisi IX DPR akan terus mendorong agar dua isu krusial tersebut harus tersambung dengan bagaimana pemenuhan tenaga kesehatan yang memadai.
Komisi IX DPR, tambahnya, akan terus mendorong adanya dokter yang betul ada di berbagai puskesmas dan tentunya di rumah sakit.
“Kemudian bagaimana penyediaan alat kesehatan dan obat-obatan juga harus dipersiapkan juga untuk memenuhi layanan kesehatan yang ada di Merauke dan sekitarnya. Itu akan menjadi tugas kami untuk mendorong agar pemerintah pusat, kementerian kesehatan dan juga mungkin dari BPJS Kesehatan dari tingkat pusat juga untuk memberikan atensi bagi daerah-daerah di ujung negeri seperti di Merauke,” tutupnya. (RO/OL-09)
Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan JKN mencakup penggunaan Aplikasi Mobile JKN sebagai kanal utama layanan peserta, penerapan antrean online di fasilitas kesehatan
Pratikno, mengatakan bahwa 10 tahun lalu, Indonesia mengambil keputusan berani dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Indonesia membutuhkan sistem kesehatan yang berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kapital.
BPJS Kesehatan menegaskan pentingnya peran rumah sakit sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
BPJS Kesehatan juga telah melaksanakan Program Duta Muda BPJS Kesehatan sebagai ajang talenta generasi muda yang berperan aktif dalam menyosialisasikan nilai-nilai gotong royong
rumah sakit (RS) yang diduga tidak melakukan prosedur pengobatan pada anak suku Baduy Dalam karena terkendala administrasi perlu diperiksa.
SEBANYAK 39.157 warga penerima KIS dan PBI-JK Kemensos di Kota Tasikmalaya, yang mendadak dinonaktifkan kepesertaannya akan tetap mendapat pelayanan kesehatan.
SEBANYAK 39 ribu warga penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) Kemensos di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mendadak dinonaktifkan
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) membanggakan berjalannya berbagai program perlindungan masyarakat ke bawah yang telah diterapkan dalam 10 tahun masa kepemimpinannya.
Salah seorang orang tua murid Nurhayati mengaku tidak terima hasil seleksi PPDB, sebab sang anak tak diterima di SMA negeri. SMA negeri yang dituju yakni SMA Negeri 7.
Jamkeswatch mendesak DPR RI dan pemerintah menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang mengatur kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved