4 Kemenko Dapat Tambahan Anggaran di RAPBN 2021

BADAN Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran 2021dari empat Kementerian Koordinator (Kemenko), yakni Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Politik Hukum dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, serta Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Saya minta persetujuan dari seluruh anggota Banggar yang hadir dalam rapat, baik secara fisik maupun virtual. Terhadap pagu indikatif dari ke empat Kemenko ini apakah dapat disetujui?" tanya Said Abdullah di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).

Serempak seluruh anggota Banggar DPR RI menyetujui pagu anggaran empat kemenko tersebut.

Diketahui, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) paling besar mengajukan penambahan pagu sebesar Rp110,88 miliar. 

Tiga Kemenko lainnya yakni Bidang Politik, Hukum dan HAM (Polhukam), Bidang Perekonomian serta Bidang Kemaritiman dan Investasi mengusulkan penambahan anggaran masing-masing sebesar Rp50 miliar.

Sebelum disahkan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, tambahan anggaran Rp50 miliar akan digunakan untuk koordinasi pelaksanaan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baca juga : Ditutup Menguat, IHSG Seharian di Zona Hijau

"Pagu anggaran Kemenko Perekonomian semula Rp393,3 miliar akan bertambah menjadi Rp443,3 miliar," jelas Airlangga.

Lalu untuk pagu anggaran 2021 Kemenko Polhukam sebesar Rp317,75 miliar. Sementara itu, Kemenko Maritim dan Investasi mengajukan tambahan Rp50 miliar menjadi Rp314,5 miliar untuk 2021.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 akan menjadi landasan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2021 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. 

Pada rapat dengan empat Kemenko beberapa waktu yang lalu, Said juga pernah menyampaikan bahwa Banggar DPR RI meminta agar program dan kebijakan dari masing-masing Kemenko dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.

"Serta dapat meningkatkan iklim investasi nasional, memperkuat perekonomian," pungkas Said. (OL-7)