DIPA Rp6,6 Triliun Untuk Solo Raya Diserahkan

DAFTAR Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)  APBN Tahun 2021 sebesar Rp 6,6 triliun untuk sekitar 100 satuan kerja di Solo Raya diserahkan oleh pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Senin (30/11). Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS ) meripakan salah satu penerima DIPA terbesar, yakni sebesar Rp 750 miliar dan Korem Warastratama Surakarta Rp 459 miliar.

"DIPA tahun 2021 yang didistribusikan senilai Rp 6,6 triliun bagi sekitar seratus satuan kerja yang berada di wilayah Solo, Sukoharjo, dan Wonogiri," papar Kepala KPPN Surakarta, Sugiarso saat acara penyerahan DIPA dan sekligus penandatanganan pakta integritas, Senin (30/11).

Dana senilai Rp 6,6 triliun itu masih ditambah DIPA senilai Rp 3,6 triliun untuk berbagai kegiatan yang dikerjakan ketiga kabupaten/kota tersebut. Dana itu di luar dana desa yang diserahkan melalui langsung melalui rekening.

Lebih jauh dia katakan, terkait penerimaan DIPA tersebut, satuan kerja nonvertikal tertentu (SNVT), seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah satuan kerja yang paling tinggi alokasinya yakni Rp 1,4 triliun.

Terkait pelaksanaan DIPA, Sugiarso menjelaskan, satuan kerja vertikal sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di daerah sudah bisa melakukan lelang, penunjukan, atau belanja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang direncanakan selama 2021 dan dibiayai APBN.

"Namun penandatanganan  kontrak atau surat perjanjian kerja (SPK) tetap dilakukan awal tahun depan," katanya.

baca juga: Di Tengah Pandemi, Perajin Sarung di Tegal Terus Berinovasi

Pada kesempatan, Sugiarso mendorong satuan kerja sebagai kuasa pengguna anggaran dan pemda menitikberatkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam belanja DIPA. Seperti penguatan UMKM dan padat karya untuk proyek fisik. Itu sesuai tema pembangunan 2021, yaitu percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi birokrasi.

"Kita masih dihadapkan pada kondisi tidak menentu, salah satunya belum pastinya vaksin virus corona. Situasi seperti ini cenderung meningkatkan angka kemiskinan di tahun depan," kata dia.

Lebih jauh dia paparkan,  KPPN terbuka bagi satuan kerja yang akan belajar dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(OL-3)