Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden RI Joko Widodo meminta implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 harus dilakukan sejak awal Januari. Bertujuan untuk membantu mengatasi wabah covid dan pemulihan pada tahun depan. Hal itu disampaikan Sri Mulyani melalui akun instagram pribadinya.
"Presiden Jokowi telah menegaskan agar langkah-langkah implementasi APBN 2021 harus dapat dilaksanakan sejak awal Januari 2021," kata Sri Mulyani, Rabu (2/12).
Menkeu mengatakan Dokumen Anggaran (DIPA) telah diserahkan lebih awal pada 25 November lalu, sehingga pengadaan barang dan jasa bisa dilakukan sesegera mungkin di akhir tahun ini. Nantinya, alokasi belanja pada APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun akan diutamakan untuk melanjutkan program penanganan covid agar optimal.
"Anggaran tersebut diutamakan untuk melanjutkan program penanganan covid-19, seperti perlindungan sosial, vaksinasi, dan bantuan untuk sektoral serta pemda dalam pemulihan covid," ujar Sri Mulyani.
baca juga: Waskita Karya Divestasi 9 Ruas Tol Sebesar Rp11 Triliun
APBN 2021 juga akan mendukung reformasi sektor penerimaan negara yang diharapkan mengembalikan konsolidasi dan kesehatan APBN. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa APBN 2021 juga akan mendukung reformasi sektor penerimaan negara yang diharapkan mengembalikan konsolidasi dan kesehatan APBN.
"Mari kita awasi pengelolaan APBN kita agar efektif, akuntabel, tidak dikorupsi, dan fokus pada manfaat yang langsung dapat dinikmati oleh masyarakat," pungkasnya. (OL-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved