Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan penanganan pandemi covid-19 telah menghabiskan anggaran Rp1.035 triliun yang sebagian besar berasal dari APBN.
"Itu hasil pemeriksaan secara menyeluruh dengan pendekatan audit universe," kata Auditor Utama Keuangan Negara III BPK Bambang Pamungkas dalam workshop virtual Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020, kemarin.
Ia memerinci, dana penanganan covid-19 yang berasal dari APBN mencapai Rp937,4 triliun, APBD Rp86,3 triliun, sektor moneter Rp6,5 triliun, dan BUMN Rp4 triliun.
Kemudian, BUMD mencapai Rp320 miliar serta dana hibah dan masyarakat mencapai Rp625,8 miliar.
Entitas pemeriksaan di tingkat pusat mencapai 39 dan daerah mencapai 202 entitas meliputi kementerian/lembaga, BUMN, BUMD, dan pemda, dengan melibatkan 241 tim pemeriksa.
Dalam audit itu, BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi dengan berbasis risiko (risk based comprehensive audit) melalui audit universe dan menggunakan big data analytic.
Jenis pemeriksaannya meliputi tiga bagian. Yang pertama keuangan, dengan mencermati pergeseran anggaran dalam APBN dan APBD 2020 yang dialokasikan untuk penanganan covid-19. Kemudian pemeriksaan kinerja terhadap program atau kegiatan penanganan untuk menilai efektivitas program.
"Selain itu, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dengan fokus pada kepatuhan dan pengendalian internal dalam menggunakan uang negara, termasuk pemeriksaan investigasi," imbuh Bambang.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengungkapkan BPK sudah mengidentifikasi lima risiko dalam penanganan pandemi covid-19, yaitu risiko kepatuhan menyangkut kepatuhan terhadap regulasi, lalu risiko strategis yakni dalam mencapai tujuan implementasi kebijakan.
Kemudian risiko operasional, yakni terkait dengan terkendalanya implementasi kebijakan di lapangan karena sistem yang kompleks. Selanjutnya risiko kecurangan dan integritas, serta risiko keuangan, yakni sejauh mana pemerintah mampu menjaga ketergantungan pada pembiayaan eksternal.
Kemandirian fiskal
Di kesempatan yang sama, Kepala Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan BPK Bernardus Dwita Pradana menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, menjadi satu-satunya kabupaten di Indonesia yang sudah mencapai kemandirian fiskal tahun 2019 dengan level sangat mandiri.
"Dari 531 pemda, hanya satu daerah yang berhasil mencapai level sangat mandiri, yaitu Kabupaten Badung," kata Dwita.
Hal itu, lanjut dia, menandakan kesenjangan kemandirian fiskal antardaerah masih sangat tinggi karena sebagian besar pemda masih belum mandiri atau masih mengandalkan APBN.
Salah satu indikator yang membuat Kabupaten Badung mandiri secara fiskal ialah pendapatan asli daerah (PAD). Adapun mayoritas PAD Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, PAD Kabupaten Badung pada 2019 mencapai Rp4,83 triliun. (Ant/E-2)
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan permohonan penambahan dana sebesar Rp16,13 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Pada pekan pertama Desember 2024, otoritas Jepang mencatat jumlah kasus influenza baru meningkat menjadi 44.673, meningkat sekitar 20.000 dibandingkan sepekan sebelumnya.
Pemerintah Jepang mewajibkan warganya memakai masker imbas melonjaknya kasus influenza dan Covid-19.
Kadinkes Kota Depok Mary Liziawati mengatakan beberapa hari ini kasus covid-19 di Kota Depok terus mengalami lonjakan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Kampanyekan kembali pemakaian masker dan vaksin booster Covid-19 merupakan salah satu upaya pencegahan yang harus dilakukan masyarakat Indonesia.
Derajat kekebalan masyarakat yang mendapatkan vaksinasi ataupun yang pernah terkena covid-19 sebelumnya dan mendapatkan vaksinasi sudah mulai menurun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved