Utang Luar Negeri RI Dikelola Hati-Hati

HINGGA akhir Oktober, utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar US$413,4 miliar.

Utang tersebut terdiri atas ULN sektor publik (pemerintah dan Bank Sentral) US$202,6 miliar dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar US$210,8 miliar.

Bulan sebelumnya, posisi ULN Indonesia tercatat sebesar US$408,5 miliar, terdiri atas ULN sektor publik US$200,2 miliar dan ULN sektor swasta US$208,4 miliar.

“ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, termasuk penanganan pandemi covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN),” kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, melalui pernyataan resminya di Jakarta, kemarin.

Program PEN tersebut di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan sosial (23,8% dari total ULN pemerintah), konstruksi (16,6%), jasa pendidikan (16,5%), administrasi pemerintah, pertahanan, jaminan sosial wajib (11,8%) dan sektor jasa keuangan serta asuransi (11,4%).

BI menekankan struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) akhir Oktober 2020 sebesar 38,8%. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 38,1%.

“Peran ULN terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional. Risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian juga terus diminimalisasi,” ungkap Erwin.

Dalam penilaian Direktur Riset Center of Reform on Economics, Piter Abdullah, naiknya utang pemerintah merupakan konsekuensi dari melebarnya defisit APBN 2020 di tengah pandemi covid-19.

Walaupun demikian, dia yakin pemerintah bisa menahan kenaikan ULN dengan memprioritaskan utang dalam negeri yang sebagian besar ditutup oleh BI dengan cara burden sharing , yaitu BI membeli surat utang negara di pasar perdana.

“Pemerintah selalu berupaya menjaga tingkat utang dalam batas yang aman sebagaimana diamanatkan undang- undang. Saat ini pertumbuhan ULN pemerintah sudah dijaga secara cukup hati-hati,” ungkap Piter.

Hanya, Piter mewanti-wanti ULN swasta yang pertumbuhannya cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. “Apabila ULN swasta gagal bayar, itu bisa memicu krisis ekonomi seperti 1998.”

Peneliti Centre for Strategic and International Studies Fajar B Hirawan juga mengingatkan potensi ULN swasta bisa berujung pemerintah kewalahan bila swasta terlilit utang.

“Potensi penerimaan negara (pajak dari perusahaan) bisa menurun bahkan hilang dan juga merepotkan pemerintah jika sampai harus memberikan insentif tambahan,” kata Fajar.

Fajar masih menganggap wajar ULN pemerintah meningkat di tengah pandemi. “Jadi, ULN memang pilihan terakhir dan paling strategis di tengah krisis seperti ini. Namun, peningkatan ULN perlu diwaspadai agar pembayaran pokok dan cicilan bunga tidak memberatkan atau bahkan sampai mengganggu prioritas proyek strategis nasional.” (Try/X-3)