Menkeu: Anggaran PEN 2021 Bisa Capai Rp403,9 Triliun

PEMERINTAH memproyeksikan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai Rp403,9 triliun. Besaran itu naik jika dibandingkan alokasi awal, yakni Rp372,3 triliun.

"Walaupun sudah ditetapkan oleh Undang-Undang, namun perubahan di dalam APBN masih akan terjadi. Karena tantangan kita masih sangat dinamis," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam diskusi virtual, Senin (4/1).

Salah satu pertimbangan pemerintah untuk menambah anggaran PEN ialah kebijakan menggratiskan vaksinasi covid-19 kepada masyarakat. Semula, anggaran yang disediakan untuk bidang kesehatan hanya Rp25,4 triliun. Itu merupakan bagian dari anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp169,71 triliun.

Baca juga: Presiden Luncurkan Bantuan Tunai se-Indonesia

Namun, anggaran PEN di klaster kesehatan diperkirakan tidak mencukupi kebutuhan program vaksinasi. Sehingga, pemerintah menambah anggaran di bidang kesehatan.

"Angka Rp25 triliun itu adalah angka yang sangat sementara. Sesudah diumumkan gratis oleh Presiden, anggarannya lebih dari Rp74 triliun. Hanya untuk vaksinasi. Belum bicara masalah kesehatan lain yang harus ditangani," imbuh Ani, sapaan akrabnya.

Di samping bidang kesehatan, program PEN 2021 juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp110,2 triliun untuk bidang perlindungan sosial. Rencananya, dana itu untuk melanjutkan pogram PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa dan Bansos Tunai.

Klaster selanjutnya ialah sektoral Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp184,2 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN.

Baca juga: Tahu Tempe Alami Inflasi, BPS: tidak Pengaruhi Skala Nasional

Lalu, dukungan UMKM dan pembiayaan koorporasi Rp63,84 triliun yang digunakan untuk subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM dan penempatan dana di perbankan. Berikut, penjaminan loss limit, cadangan pembiayaan PEN, PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan, serta penjamonan backstop loss limit.

Adapun insentif usaha Rp20,26 triliun akan digunakan untuk menambal pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 Impor dan pengembalian pendahuluan PPN.

Lebih lanjut, Ani juga menyampaikan realisasi penyerapan anggaran program PEN hingga 31 Desember 2020 sebesar Rp579,78 triliun. Capaian itu sekitar 83,4% dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun.

Bendahara Negara menekankan bahwa APBN tetap menjadi alat fiskal untuk menahan dampak pandemi covid-19. Serta, mendorong permulihan ekonomi nasional. Dia memastikan kebijakan fiskal pada 2021 akan seirama dengan upaya pemulihan.(OL-11)