Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo meluncurkan bantuan tunai kepada masyarakat di 34 provinsi untuk peridoe 2021. Penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut dibagi dalam tiga jenis, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"2021 ini penyaluran bansos akan terus kita lanjutkan. Dalam APBN 2021 telah kita siapkan anggaran Rp110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak covid-19," ujar Jokowi, sapaan akrabnya, di Istana Negara, Senin (4/1).
Baca juga: Inflasi RI Sepanjang 2020 Tercatat 1,68%
Bantuan tunai tersebut diberikan dalam beberapa tahap. Untuk PKH diberikan dalam empat tahap melalui Himpunan Bank Negara (Himbara). Kemudian, untuk program kartu sembako akan disalurkan mulai Januari hingga Desember dengan nilai Rp200 ribu per KK per bulan.
Adapun BST juga akan diberikan selama empat bulan dari Januari hingga April. Bantuan tersebut bernilai Rp300 ribu per KK per bulan.
"Kita harapkan bantuan ini dapat meringankan keluarga yang terdampak pandemi covid-19. Kita harapkan juga bisa menggerakkan ekonomi nasional dan memperkuat daya beli masyarakat. Sehingga, pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik," imbuh Kepala Negara.
Baca juga: Erick: Pakai Mobil Listrik, Ongkos Jakarta ke Bali Cuma Rp200 ribu
Jokowi juga mengingatkan agar penerima manfaat menggunakan bantuan dengan tepat. Sebaiknya, bantuan digunakan untuk kebutuhan pokok atau pangan, bukan untuk membeli kepentingan lain.
"Untuk penerima, saya pesan manfaatkan bantuan ini secara tepat. Kalau beli sembako ya beli sembako. Jangan digunakan untuk beli rokok. Belikan sembako, sehingga bisa mengurangi beban keluarga saat pandemi," pungkasnya.(OL-11)
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved