Pengusaha Lokal Dilibatkan dalam Proyek Pencegahan Banjir Bandang

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dra. Hanna S. Hikoyabi, S.Pd, M.KP, mengatakan kalangan pengusaha orang asli Papua (OAP) harus dilibatkan dalam proyek rekonstruksi pencegahan bencana alam banjir bandang.

Untuk menanggulangi dan mencegah banjir bandang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, mengajak dan merangkul melibatkan pengusaha OAP.

Hanna menjelaskan bahwa dana rekonstruksi yang dikucurkan dari dana APBN  senilai Rp 1 triliun akan dialokasikan dalam sejumlah proyek rekonstruksi fisik dengan melibatkan pihak kontraktor dalam membangun fasilitas air bersih, perbaikan jembatan dan perumahan dengan sistem lelang.

"Jadi inilah inisiatif dari Pemkab Jayapura sendiri untuk meminta sub kontraktor untuk pengusaha asli Papua. Hal ini yang kita kerjakan selama dua minggu terakhir ini, guna mencari peluang agar kita bisa menjadi bagian dari proyek rekonstruksi tersebut,” kata Hanna Hikoyabi kepada wartawan di ruang kerjnya, Rabu (3/3) sore.

Menurut Hanna, terkait dana APBN itu memang telah masuk dalam kas daerah (Kasda), sayangnya Pemkab Jayapura belium bisa menggunakan dana tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 14 Tahun 2019, pembangunan infrastruktur harus melibatkan pengusaha asli Papua.

“Pemda Kabupaten Jayapura berupaya untuk menggunakan dana APBN, namun masih menghadapi kendala.. Karena ini APBN, tapi yang bisa kita upayakan adalah di sub kontraktor yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ),” imbuhnya.

Terkait masih adanya pengusaha asli Papua yang sering mendapat suatu proyek lalu menjual kembali proyek tersebut, Hanna Hikoyabi mengatakan, bahwa untuk menghindari pengusaha OAP yang nakal, pihaknya akan melibatkan Asosiasi Pengusaha OAP untuk mencegahnya.

Selain dana Rp 1 triliun tersebut, Hanna menyampaikan ke depan, akan ada dana tambahan APBN, apabila semua pekerjaan rekonstruksi dapat terselesaikan dengan baik hingga bulan September tahun 2021 dengan memberi laporan pertanggungjawaban kepada pihak BNPB. (Badan Nasional Penanggulangan Bencana ).

Sebaliknya,Hanna juga menegaskan bila semua proyek tidak bisa diselesaikan, pemerintah pusat tidak akan memberi anggaran tambahan."Sehingga semua pekerjaan akan kita kawal dengan ketat," tukas mantan Kepala Bappeda Kabupaten Jayapura. (RO/OL-09)