Anggota Komisi XI DPR: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Layak Pakai APBN

ANGGOTA Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak layak menggunakan anggaran dari APBN. Karena ada pembengkakan anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menggelontorkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT Kereta Api Indonesia.

Hergun, sapaan akrab politikus Partai Gerindra tersebut mengungkapkan hal ini saat dihubungi, Senin (15/11/2021).

PMN kepada KAI itu sebesar Rp4,3 triliun. Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021. Awalnya proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan biaya Rp86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp114,24 triliun alias membengkak Rp27,09 triliun.

“PMN itu artinya negara menginvestasikan sejumlah uang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun, bila balik modalnya membutuhkan waktu yang lama maka disebut tidak layak investasi," tegas Hergun. Bahkan, proyek ini diperkirakan baru bisa balik modal selama 139 tahun.

Ia menjelaskan, harga tiket KCJB diperkirakan antara Rp250.000 hingga Rp350.000. Angka itu akan menyulitkan KCJB bersaing dengan moda transportasi lainya, seperti armada travel, bus, dan kendaraan pribadi.

Faktor lainnya, KCJB dianggap kurang ekonomis karena stasiun terakhir terletak di pinggiran Kota Bandung yakni stasiun Tegalluar. Sehingga, penumpang masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota.

Belum lagi, sambungnya, ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Itu akan mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta.

"Itulah beberapa kondisi yang menyebabkan KCJB tidak layak didanai oleh APBN," papar Hergun lagi.

Perlu diketahui, proyek tersebut awalnya ditetapkan B to B dan tidak menggunakan APBN sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo sebelum proyek tersebut dilaksanakan. (RO/OL-09)