Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Keuangan menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 kemungkinan besar akan mencatatkan angka di bawah target. Defisit ditargetkan mencapai angka 5,7% dari PDB (Produk Domestik Bruto).
"Dengan perkembangan terkini, tampaknya realisasi defisit tahun ini bisa lebih rendah dari target," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers secara daring, Jumat (1/10). Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya pendapatan negara yang tumbuh tinggi mencapai 13,9% pada Agustus 2021, sehingga akan menyeimbangkan realisasi belanja negara.
Sejak Januari-Agustus 2021, pendapatan negara tercatat Rp1.177,6 triliun, sedangkan belanja negara Rp1.560,8 triliun. Dengan begitu defisit anggaran mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32% dari PDB. "Realisasi defisit yang rendah ini akan terus kami pertahankan dalam tiga bulan ke depan," tegasnya.
Febrio menambahkan bahwa defisit APBN pada 2022 diproyeksikan mencapai 4,85% sebagai persiapan konsolidasi fiskal untuk kembali ke kondisi defisit di level 3% pada 2023. "Tidak ada satu pun negara emerging market yang menjanjikan disiplin fiskal setelah covid-19 dalam tiga tahun. India, Malaysia, Thailand, tidak ada. Hanya Indonesia," ujar Febrio.
Maka dari itu, ia menekankan bahwa pemerintah akan berusaha untuk terus mendisiplinkan fiskal agar bisa kembali ke level defisit 3% PDB, sehingga investor domestik maupun dunia bisa melihat kredibilitas Indonesia. Di sisi lain, konsolidasi fiskal juga akan membuat rasio utang domestik tidak akan meningkat lebih lanjut, serta membuat ekonomi lebih baik dan stabil. (OL-14)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Defisit APBN makin lebar hingga Rp153,7 triliun
DUNIA usaha berharap pemerintahan baru dapat merealisasikan target dalam APBN 2025. Ada dua aspek yang dinilai penting, yakni penerimaan pajak dan pengendalian defisit anggaran.
Defisit ini diperkirakan terjadi karena APBD lebih menekankan Belanja Hibah yang terus naik menjadi Rp 2,5 triliun dari PAD Rp10,2 triliun.
Presiden Joko Widodo menetapkan defisit anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved