Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Keuangan menegaskan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2021 kemungkinan besar akan mencatatkan angka di bawah target. Defisit ditargetkan mencapai angka 5,7% dari PDB (Produk Domestik Bruto).
"Dengan perkembangan terkini, tampaknya realisasi defisit tahun ini bisa lebih rendah dari target," ungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam konferensi pers secara daring, Jumat (1/10). Menurutnya, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, di antaranya pendapatan negara yang tumbuh tinggi mencapai 13,9% pada Agustus 2021, sehingga akan menyeimbangkan realisasi belanja negara.
Sejak Januari-Agustus 2021, pendapatan negara tercatat Rp1.177,6 triliun, sedangkan belanja negara Rp1.560,8 triliun. Dengan begitu defisit anggaran mencapai Rp383,2 triliun atau 2,32% dari PDB. "Realisasi defisit yang rendah ini akan terus kami pertahankan dalam tiga bulan ke depan," tegasnya.
Febrio menambahkan bahwa defisit APBN pada 2022 diproyeksikan mencapai 4,85% sebagai persiapan konsolidasi fiskal untuk kembali ke kondisi defisit di level 3% pada 2023. "Tidak ada satu pun negara emerging market yang menjanjikan disiplin fiskal setelah covid-19 dalam tiga tahun. India, Malaysia, Thailand, tidak ada. Hanya Indonesia," ujar Febrio.
Maka dari itu, ia menekankan bahwa pemerintah akan berusaha untuk terus mendisiplinkan fiskal agar bisa kembali ke level defisit 3% PDB, sehingga investor domestik maupun dunia bisa melihat kredibilitas Indonesia. Di sisi lain, konsolidasi fiskal juga akan membuat rasio utang domestik tidak akan meningkat lebih lanjut, serta membuat ekonomi lebih baik dan stabil. (OL-14)
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved