Berita Terbaru APBN Hari Ini

Alokasi Dana Rp71 Triliun untuk Program MBG Masuk Kisaran Defisit 2025

Dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung presiden terpilih Prabowo Subianto di tahun depan tak akan menambah besaran kisaran defisit anggaran.

Pengelolaan Dana Abadi Dipercaya Mampu Atasi Backlog

Pemerintah sedang berupaya mendorong terbentuknya dana abadi perumahan untuk mengatasi backlog rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.

Bansos tidak Tepat Sasaran, KPK Bisa Usut

ANGGOTA Komisi III DPR RI Johan Budi (JB) mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkewajiban mengusut apa saja yang diduga terindikasi tindak pidana korupsi, termasuk bansos

Sri Mulyani Koordinasikan Susunan APBN 2025 ke Prabowo

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (Srimul) tengah berkoordinasi dengan tim dari presiden terpilih Prabowo Subianto

Asumsi Kurs Rupiah Era Prabowo Di bawah Rp16.000, Ini Pertimbangannya

Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah dalam asumsi makro anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 pada rentang Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar Amerika Serikat (AS).

Sekolah Kedinasan Harusnya tidak Masuk 20% Anggaran Pendidikan

ANGGARAN pendidikan untuk sekolah kedinasan berbeda dinilai jomplang dengan anggaran pendidikan non-kedinasan yang dialokasikan dari Kemendikbud Ristek

Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian

DEFISIT anggaran seyogianya berada dalam posisi yang rendah agar keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Namun jangan sampai hal itu justru menjadi disinsentif bagi perekonomian

Pemerintah Perpanjang Program Bansos Beras hingga Desember, Jadi 2 Bulan Sekali

Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.

Nadiem Bakal Cek Dugaan Dana Pendidikan untuk Makan Siang Gratis

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan bakal mengecek dugaan biaya program makan bergizi gratis yang diambil dari dana pendidikan APBN.

Kuota Pembiayaan Rumah Subsidi Hampir Habis, 3 DPD REI Usul Hal Ini

Kuota pembiayaan rumah bersubsidi pada 2024, sebanyak 166 juta unit, diperkirakan akan habis pada Agustus mendatang.

KPU Bantah Pemilu Ulang Rugikan Keuangan Negara

Anggaran KPU dalam menggelar PSU tetap berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Pemilu Serentak 2024.

Kepala dan Wakil Otorita Mundur, Beri Sinyal Dana Pembangunan IKN tidak Baik

Kondisi finansial pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dalam kondisi baik. Hal ini ditandai dengan mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakilnya Dhonny Rahajoe.

Revisi RUU MK, DPR RI Fokus ke RAPBN 2025

RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.

Bappenas Usul Besaran Defisit dalam RAPBN 2025

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengusulkan untuk menekan angka defisit anggaran di 2025 menjadi di kisaran 1,5% hingga 1,8%. 

Agenda Prabowo-Gibran bukan Prioritas Pemerintahan Jokowi

Pemerintah harus fokus untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas APBN. Itu turut berlaku dalam penyusunan anggaran tahun depan yang saat ini tengah dilakukan.

Moeldoko: Iuran Tapera Bukan Biayai Makan Siang, Apalagi IKN

KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kebijakan Tapera yang melibatkan pekerja swasta bukan untuk mendanai program Prabowo Subianto yakni makan siang gratis maupun pembangunan IKN

Jokowi Pastikan Kelanjutan Bansos Pangan, akan Umumkan di Juni

DALAM kunjungannya ke Gudang Bulog Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Presiden Joko Widodo memastikan kelanjutan distribusi bantuan pangan kepada masyarakat penerima manfaat.

Pemerintah Kucurkan Rp569 Trillun untuk Aksi Perubahan Iklim

Dana untuk aksi perubahan iklim itu dialokasikan dengan skema Climate Budget Tagging (CBT) atau penandaan anggaran.

Polemik UKT, Pengamat: Pendidikan Jangan Dikelola dengan Mekanisme Pasar

POLEMIK kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) yang ramai belakangan dinilai akibat salah kelola pendidikan tinggi negeri. Sistem pendidikan di Indonesia dikelola dengan mekanisme pasar.

Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh Baznas Tahun 2023

Komisi VIII DPR RI juga mendukung Baznas RI agar merealisasikan semaksimal mungkin target pengumpulan ZIS-DSKL pada tahun 2024 yang direncanakan sebesar Rp1 triliun.

Nasionalisme sebagai Genetika Film Indonesia

Politik Jalan Tengah

Negara dari Pinggiran

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia