Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
Pondasi ekonomi Indonesia saat ini rapuh. Belanja negara banyak diarahkan untuk aktivitas pemilu, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan pembayaran utang, sehingga dianggap tidak produktif.
DPR siap susun APBN 2025 untuk hadapi tantangan ekonomi
DUNIA usaha berharap pemerintahan baru dapat merealisasikan target dalam APBN 2025. Ada dua aspek yang dinilai penting, yakni penerimaan pajak dan pengendalian defisit anggaran.
JUMLAH kementerian pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal lebih banyak dibanding saat ini. Ahmad Muzani menyebut kabinet gemuk akan lebih efektif.
WAKIL Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan presiden terpilih Prabowo Subianto membahas perihal anggaran
PENAMBAHAN anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dinilai merupakan sinyal IKN akan tetap menjadi prioritas pemerintahan baru. Itu juga dianggap dapat melunakkan keragua
INDONESIA merupakan negara risiko tinggi terhadap bencana. Adanya kejadian bencana, merupakan sebuah kerugian terhadap negara. Perlu antisipasi dalam mengatasi kerugian tersebut.
Pemerintah bakal memperluas basis investor domestik untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Komisi XI DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan di 2025 sebesar Rp53,195 triliun.
P2G juga mendorong agar pemerintah mendesain ulang (redesain) realisasi 20 % APBN dan APBD untuk pendidikan yang berdampak secara langsung.
Jokowi ingin agar APBN 2025 efisien. Sebab selama ini, banyak BBM bersubsidi disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.
Di RAPBN 2025, anggaran pembangunan infrastruktur hanya Rp400,3 triliun, turun dari 2024 yang mencapai Rp423 triliun. Oleh karena itu, ke depan, pemerintah mendorong alternatif pembiayaan.
Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membahas perihal alokasi belanja lain-lain dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang diusulkan pemerintah.
Ekonom senior Faisal Basri mempertanyakan alokasi belanja lain-lain yang cukup besar pada RAPBN 2025 yang mencapai Rp631,8 triliun, atau 23,5% dari total belanja APBN.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintahan baru dapat memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas terealisasi dengan baik.
Ibas harap APBN 2025 mampu bawa pertumbuhan ekonomi
Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, Presiden Joko Widodo menyebut pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,2%.
APBN hingga Juli 2024 mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun, atau 0,41% dari PDB. Kinerja itu dinilai sesuai dengan rencana yang disusun oleh pengelola keuangan negara.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved