Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, mengungkapkan komitmen DPR bersama pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam pernyataannya, ia menyatakan bahwa APBN tersebut dirancang untuk menghadapi berbagai risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam setahun ke depan, serta memenuhi kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih, Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.
Said Abdullah menjelaskan bahwa target akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama, dengan strategi kebijakan fiskal jangka pendek yang meliputi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi tinggi melalui hilirisasi serta investasi berorientasi ekspor.
“Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% lebih baik dari prediksi lembaga internasional,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga, mengingat fenomena deflasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal
Said Abdullah juga menyoroti nilai tukar rupiah yang melemah, dengan usulan kurs Rp16.100/USD untuk 2025. Ia mendorong agar nilai tukar bisa lebih rendah, sekitar Rp15.900/USD, untuk memperkuat posisi rupiah melalui kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya menjaga suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) yang saat ini berada di tingkat 7,0%. Dengan penurunan BI Rate dari 6,25% menjadi 6%, diharapkan beban bunga yang ditanggung pemerintah bisa berkurang.
Dalam hal pendidikan, DPR berkomitmen untuk mengalokasikan minimal 20% dari APBN, atau sekitar Rp724,26 triliun, guna mendukung program strategis pemerintahan baru. Said Abdullah juga menegaskan perlunya menyelesaikan masalah gizi buruk dan stunting sebagai persoalan mendesak yang terkait dengan masa depan bangsa.
“Program Makan Bergizi Gratis di sekolah dan pesantren diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM kita,” ujarnya.
Dengan penyelesaian pembahasan APBN 2025, DPR berharap bahwa anggaran ini dapat menjadi jembatan transisi bagi pemerintahan baru untuk segera melaksanakan program-programnya tanpa kendala. (Z-8)
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan dapat ditunda.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
Kunjungan Banggar DPR RI ke IKN menegaskan komitmen politik dan pendanaan, dengan progres pembangunan legislatif–yudikatif serta investasi mencapai ratusan triliun.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati langkah penebalan stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat.
KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengharapkan adanya penekanan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakan ekonomi lebih ekspansif.
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan lembaga internasional WTO, IMF, dan Bank Duni harus diperkuat untuk menghadapi manuver perdagangan Amerika Serikat (AS).
PRESIDEN Prabowo Subianto mencanangkan pemberian obat gratis kepada masyarakat miskin. Menurut Banggar DPR, dana itu ada di Kementerian Kesehatan atau Kemenkes
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved