Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Menkeu langsung menegaskan bahwa isu pemerintah tidak membayar insentif nakes sebagai hoaks.
Ada dua unsur penting yang harus dibiayai negara di bidang pendidikan, yaitu sarana dan kualitas pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.
DANA desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa mulai tahun 2023, sebagaimana instruksi Presiden Jokowi maksimal 3%.
Pada kesempatan itu, Luhut juga mengajak segenap Pimpinan dan Anggota Banggar DPR untuk turut serta uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan, pihaknya mendorong kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2022 untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.
WAKIL Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin menekankan publik dan DPR harus mendapat penjelasan dari pemerintah terkait penaikan gaji ASN sebesar 8%.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasihnya atas berlanjutnya pembahasan RUU P2 APBN TA 2022 ke tingkat selanjutnya.
Penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu
Banggar DPR setuju anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun Nilai itu dinilai ideal untuk tahap awal program presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun masih masuk akal
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
Dinamika pasar keuangan dapat berdampak pada perekonomian nasional. Terlebih kebijakan tapering off berasal dari ekonomi raksasa, yakni Bank Sentral AS.
Usulan pemerintah itu sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia, yang semakin jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.
Pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi seperti pertalite yang paling banyak dikonsumsi.
“Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat dengan justru kelompok yang mampu.”
Naiknya berbagai harga komoditas, lanjut Said, mendorong pertumbuhan sektor pertambangan yang tumbuh 4 persen (yoy)
Sebab, beberapa bulan lalu, pemerintah telah mengusulkan penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 dan telah disetujui oleh Banggar DPR.
Banggar DPR pun terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved