Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran. Sebab, defisit berpotensi terpengaruh oleh kewajiban utang pemerintah yang jatuh tempo di tahun depan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Anggaran Cucun Ahmad Syamsurijal dalam Rapat Paripurna penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025 dan RKP 2025 di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
"Kebijakan penetapan defisit anggaran 2025 perlu memerhatikan perubahan pendapatan negara, harga, dan lifting minyak bumi. Potensi utang yang jatuh tempo pada 2025 akan memberikan dampak terhadap defisit APBN 2025," tuturnya.
Baca juga : Defisit Diperkirakan Melebar, Banggar DPR RI Minta Pemerintah Hati-Hati Kelola APBN
Adapun kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah dan DPR mengenai defisit RAPBN 2025 berada di rentang 2,29% hingga 2,82% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rentang defisit itu bakal dijadikan dasar untuk pembahasan dalam penyusunan APBN 2025.
Sementara pendapatan negara disepakati berada dalam rentang 12,30% hingga 12,36% terhadap PDB. Sedangkan belanja negara berkisar 14,59% hingga 15,18% terhadap PDB. Adapun utang jatuh tempo pemerintah di tahun depan diperkirakan menembus Rp800 triliun.
Cucun mengatakan, dari kesepakatan Banggar dan pemerintah, disepakati pula kebijakan umum pembiayaan anggaran dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman. Itu juga diikuti dengan optimalisasi peran BUMN, SMV, BLU, dan SWF untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional.
Baca juga : Pengamat: Defisit Rendah Jangan Jadi Disinsentif bagi Perekonomian
Selain itu disepakati pula agar pemerintah bisa mengoptimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan (buffer) mengantisipasi ketidakpastian ke depan.
Adapun asumsi dasar makro yang disepakati dan akan menjadi landasan dalam menyusun APBN 2025 ialah pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1% hingga 5,5%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp15.900 per dolar AS.
Kemudian tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,9% hingga 7,2%; harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 hingga US$85 per barel; lifting minyak bumi 580-608 ribu barel per hari; dan lifting gas bumi 1.003-1.047 ribu barel setara minyak per hari. (Mir/Z-7)
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
WAKIL Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kesiapan petugas dalam arus mudik Lebaran 2026. Ia pun menyebut koordinasi antar-instansi sudah berjalan sangat baik.
Kementerian Agama mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ratusan ribu guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Komisi III DPR berencana memanggil Polri dan Kontras terkait kasu penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus
Komisi III DPR gelar rapat khusus terkait penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus. DPR desak Polri usut tuntas aktor intelektual serangan tersebut!
Habiburokhman ingatkan bahaya foto AI terduga pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS). Polisi diminta segera klarifikasi agar tak salah sasaran
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kebijakan pajak ekspor batu bara guna menangkap potensi windfall profit.
KENAIKAN harga minyak dunia dinilai berpotensi memberi tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Airlangga Hartarto mengusulkan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sebagai langkah antisipasi apabila konflik Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dunia.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Moh Jumhur Hidayat menyatakan dukungan terhadap wacana kenaikan batas defisit anggaran negara dari 3% menjadi 4% dari PDB.
Salah satunya, realisasi program Makan Siang Gratis (MBG) tercatat sebesar Rp36,6 triliun per 21 Februari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved