Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
anggaran yang semula sekitar Rp22 triliun untuk tahun ini menjadi sekitar Rp37 triliun.
Pada tahun 2024 terdapat berbagai peristiwa penting sehingga memerlukan konsolidasi kementerian/lembaga menjalankan arah kebijakan Presiden Joko Widodo.
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI memastikan anggaran empat Kementerian Koordinator bakal ditambah untuk tahun 2024.
Sampai saat ini para pelanggan listrik yang berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
Rencana penghapusan daya 450 volt ampere (VA) masih dikaji kembali oleh DPR RI sehingga kebijakan itu tidak akan diambil dalam waktu dekat.
Banggar DPR pun terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
DANA desa bisa dipergunakan untuk operasional pemerintah desa mulai tahun 2023, sebagaimana instruksi Presiden Jokowi maksimal 3%.
Sebab, beberapa bulan lalu, pemerintah telah mengusulkan penambahan anggaran subsidi energi pada APBN 2022 dan telah disetujui oleh Banggar DPR.
Naiknya berbagai harga komoditas, lanjut Said, mendorong pertumbuhan sektor pertambangan yang tumbuh 4 persen (yoy)
“Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat dengan justru kelompok yang mampu.”
Pemulihan ekonomi masih ditahap awal akibat pandemi, sehingga perlu dijaga daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan kebutuhan energi seperti pertalite yang paling banyak dikonsumsi.
Adapun besaran belanja negara pada APBN 2022 menjadi Rp3.106 triliun.
Usulan pemerintah itu sejalan dengan lonjakan harga minyak dunia, yang semakin jauh dari asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Said Abdullah selaku pimpinan Banggar DPR mengaku mengetahui proses penganggaran tersebut sampai satuan tiga, namun karena terjadi pro kontra di masyarakat maka harus dibatalkan.
Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyatakan, pihaknya mendorong kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2022 untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Dinamika pasar keuangan dapat berdampak pada perekonomian nasional. Terlebih kebijakan tapering off berasal dari ekonomi raksasa, yakni Bank Sentral AS.
Dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Menkeu langsung menegaskan bahwa isu pemerintah tidak membayar insentif nakes sebagai hoaks.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved