Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KETUA Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan bahwa rencana penghapusan daya 450 volt ampere (VA) masih dikaji kembali oleh DPR RI sehingga kebijakan itu tidak akan diambil dalam waktu dekat.
Menurut dia, ada beberapa tahapan persiapan yang akan dilakukan sebelum kebijakan yang jadi usulan Banggar DPR itu dilaksanakan
"Secara bertahap terhadap keluarga kemiskinan parah dengan 450 VA, tentu tidak bisa kita lakukan dengan serta merta ke 900 VA," kata Said di Jakarta, Rabu (14/9).
Dia menjelaskan, terhadap keluarga miskin yang masih menggunakan 450 VA, terus diupayakan untuk bermigrasi ke 900 VA secara perlahan-lahan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan elektrifikasinya.
Dalam usulannya, Said menyebut sebaiknya daya listrik 450 VA dihapus, dan daya listrik untuk rumah tangga miskin yang menerima subsidi listrik, dinaikkan dari 450 VA menjadi 900 VA.
"Lalu pelanggan yang tadinya menggunakan daya 900 VA dinaikkan menjadi 1.200 VA. Namun untuk golongan ini, tidak semuanya terdaftar menjadi penerima subsidi tarif listrik," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, kenaikan daya listrik tersebut bersifat gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya apapun. Namun dia menegaskan, penghapusan daya listrik 450 VA tersebut masih dibahan lebih rinci oleh Banggar DPR RI.
Baca juga: Penghapusan Daya Listrik 450 VA Masih Sebatas Usulan
Usulan penghapusan daya listrik 450 VA tersebut berawal dari kondisi PT PLN (Persero) yang terus mengalami "over supply" listrik yang diperkirakan mencapai 41 gigawatt (GW) pada tahun 2030, seiring dengan penerapan energi baru terbarukan (EBT).
Setiap 1 GW, PT. PLN harus menanggung beban sekitar Rp3 triliun per tahun karena dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta, terdapat skema take or pay.
Hal itu berarti, listrik yang dipakai atau tidak yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak sehingga Banggar menilai pemerintah perlu menaikkan daya listrik penerima subsidi agar meningkatkan serapan listrik PLN yang saat ini mengalami "oversupply". (RO/OL-09)
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
DPR siap susun APBN 2025 untuk hadapi tantangan ekonomi
BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan dapat ditunda.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) menegaskan komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional melalui pasokan LNG yang aman dan berkesinambungan bagi kebutuhan gas dalam negeri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendorong program Listrik Desa (Lisdes) 2025-2029.
Untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, pelanggan berkesempatan mendapatkan potongan 50% untuk layanan tambah daya listrik yang berlaku pada 10–23 Agustus 2025.
Keberhasilan PLN dalam menjaga aspek finansial secara berkelanjutan di tengah berbagai tantangan adalah dampak dari integritas dalam perusahaan.
PT PLN (Persero) mencetak sejarah baru dengan masuk ke daftar Fortune Global 500 tahun 2025, menempati peringkat ke-469 dunia.
Pelaksanaannya memang lebih cepat, karena kebetulan akan ada pelaksanaan festival Wolobobo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved