Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut PDIP bakal memimpin Komisi 1, 5, Badan Anggaran serta Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
“Komisi satu, lima, Banggar, BAKN,” papar Said, di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).
Said mengatakan komisi satu akan dipimpin oleh Utut Adianto sementara komisi lima oleh Lasarus.
Sementara Banggar, kata Said, belum ditentukan siapa ketuanya.
Sebelumnya, Said mengatakan bahwa anggota Fraksi PDIP DPR RI bakal memimpin dua komisi dan dua badan di DPR RI setelah disepakati dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Konsultasi DPR RI.
Dia mengatakan komisi yang bakal dipimpin oleh Fraksi PDIP yakni Komisi I dan Komisi V, sedangkan untuk badan adalah Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
"Iya, (komisi) satu, lima, Banggar, BAKN, kami mendapat posisi sebagai ketua," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin. (Ykb/P-2)
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyebut kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor jadi momentum dalam membenahi kebijakan perdagangan internasional
DPR siap susun APBN 2025 untuk hadapi tantangan ekonomi
BADAN Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan dapat ditunda.
BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah untuk cermat menetapkan dan memanfaatkan defisit anggaran
KETUA Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah berhati-hati mengelola APBN tahun ini. Itu terutama karena defisit anggaran diperkirakan bakal lebih tinggi
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan perlunya evaluasi pembinaan di tubuh TNI agar membangun hubungan senior-junior yang saling menghormati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved