Banggar DPR Dorong Kebijakan TKDD Topang Ketahanan Pangan

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah menyatakan, pihaknya mendorong kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 2022 untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Usulan Banggar untuk lebih mengoptimalkan serapan transfer daerah dan dana desa (TKDD) dan menopang pembangunan strategis adalah mengarahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperkuat ketahanan pangan," kata dia melalui keterangan tertulis, Senin (20/9).

Banggar juga mengarahkan agar 40% anggaran dari alokasi DAK Fisik digunakan untuk membangun sektor pertanian. Hal itu termasuk ragam infrastruktur yang turut menopang sektor pertanian.

Dukungan pada sektor pertanian juga didorong melalui penyaluran dana desa. Said bilang, Banggar mendorong agar 25% dari alokask dana desa diarahkan untuk menopang sektor pertanian nasional.

"Tujuannya agar setidaknya tiga tahun kedepan sektor pangan kita mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri dan tidak banyak komponen pangan kita bergantung dari impor," kata Said.

Adapun besaran anggaran TKDD 2022 yang disepakati oleh Banggar dan pemerintah ialah sebesar Rp770,4 triliun. Dana itu terdiri dari alokasi dana transfer ke daerah Rp702,4 triliun dan dana desa sebesar Rp68 triliun.

Dorongan untuk menopang sektor pertanian atau ketahanan pangan itu dinilai sejalan dengan upaya Presiden Joko Widodo. Said bilang, berbagai program bendungan yang telah dibangun oleh Presiden dapat diintegrasikan dengan saluran irigasi sekunder dan tersier.

Hal itu menurutnya akan mempercepat pembangunan sektor pertanian yang juga diketahui menyerap tenaga kerja paling besar. Bahkan, imbuh Said, selama pandemi sektor pertanian mampu bertahan dan menambah 2,77 juta pekerja.

"Kita lakukan pemihakan, terhadap ketahanan pangan itu concern kami. Dana desa 25% mandatory langsung ditulis untuk ketahanan pangan sehingga dari pusat, provinsi, kabupaten , desa, semua bicara pangan," imbuh Said.

"Itu penting apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, skalanya kecil kalau desa, tapi kalau seluruh desa, seluruh kabupaten kan jadi besar juga. Petani itu tidak pernah menyusahkan pemerintah, tapi ini kewajiban kita bersama supaya nilai tukar petani akan meningkat," pungkasnya. (Mir/OL-09)