Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Hal ini merujuk dari data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait persentase sasaran subsidi BBM.
"Kita di Banggar sadar bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran. Kita sadari, bahwa LPG itu hanya dinikmati 26% masyarakat bawah, kemudian 5% Solar dinikmati petani dan nelayan, selebihnya dunia usaha. Saat yang sama, Pertalite itu dinikmati 80% oleh yang tidak berhak," pungkasnya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (30/8).
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pengalihan subsidi energi kepada nonenergi berupa bantuan sosial (bansos), merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Baca juga: Menkeu: Anggaran Subsidi BBM Semakin Melonjak
"Batuan langsung tunai, bantuan upah tenaga kerja, bansos untuk UMKM, itu penting," imbuh Said.
Pihaknya juga terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
"Subsidi BBM itu hanya 74,9% (kenaikannya), yang berat itu Rp273 triliun kompensasi (BBM). Jadi yang besar bukan subsidinya, tapi kompensasinya. Sudah harus diubah, tidak boleh lagi ada kompensasi. Mari kita akhiri, bukan hanya subsidinya, tapi kompensasinya," tandasnya.(OL-11)
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved