Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Hal ini merujuk dari data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait persentase sasaran subsidi BBM.
"Kita di Banggar sadar bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran. Kita sadari, bahwa LPG itu hanya dinikmati 26% masyarakat bawah, kemudian 5% Solar dinikmati petani dan nelayan, selebihnya dunia usaha. Saat yang sama, Pertalite itu dinikmati 80% oleh yang tidak berhak," pungkasnya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (30/8).
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pengalihan subsidi energi kepada nonenergi berupa bantuan sosial (bansos), merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Baca juga: Menkeu: Anggaran Subsidi BBM Semakin Melonjak
"Batuan langsung tunai, bantuan upah tenaga kerja, bansos untuk UMKM, itu penting," imbuh Said.
Pihaknya juga terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
"Subsidi BBM itu hanya 74,9% (kenaikannya), yang berat itu Rp273 triliun kompensasi (BBM). Jadi yang besar bukan subsidinya, tapi kompensasinya. Sudah harus diubah, tidak boleh lagi ada kompensasi. Mari kita akhiri, bukan hanya subsidinya, tapi kompensasinya," tandasnya.(OL-11)

Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikhawatirkan berdampak pada sejumlah sektor.
BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved