Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan bahwa pelaksanaan subsidi BBM selama ini tidak tepat sasaran. Hal ini merujuk dari data yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait persentase sasaran subsidi BBM.
"Kita di Banggar sadar bahwa subsidi itu tidak tepat sasaran. Kita sadari, bahwa LPG itu hanya dinikmati 26% masyarakat bawah, kemudian 5% Solar dinikmati petani dan nelayan, selebihnya dunia usaha. Saat yang sama, Pertalite itu dinikmati 80% oleh yang tidak berhak," pungkasnya dalam rapat kerja dengan pemerintah, Selasa (30/8).
Oleh karena itu, pihaknya menegaskan bahwa kebijakan pengalihan subsidi energi kepada nonenergi berupa bantuan sosial (bansos), merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.
Baca juga: Menkeu: Anggaran Subsidi BBM Semakin Melonjak
"Batuan langsung tunai, bantuan upah tenaga kerja, bansos untuk UMKM, itu penting," imbuh Said.
Pihaknya juga terkejut dengan data Kementerian Keuangan, yang menyatakan bahwa anggaran untuk kompensasi BBM lebih besar dibandingkan anggaran subsidi BBM.
"Subsidi BBM itu hanya 74,9% (kenaikannya), yang berat itu Rp273 triliun kompensasi (BBM). Jadi yang besar bukan subsidinya, tapi kompensasinya. Sudah harus diubah, tidak boleh lagi ada kompensasi. Mari kita akhiri, bukan hanya subsidinya, tapi kompensasinya," tandasnya.(OL-11)
Pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga Rp502,4 triliun. Ini bertujuan membantu masyarakat miskin atau tak mampu.
Para tersangka melakukan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
Pemerintah Kota Tangerang juga segera mendistribusikan bibit tanaman seperti cabai dan juga tomat untuk ditanam di lahan Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun di rumah.
Tarif itu naik sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000. Sebelumnya untuk jarak dekat Rp3.000 dan jarak jauh atau sampai dengan tuhuan (sesuai trayek) Rp3.500.
Gubernur Anies menjelaskan bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.
Tahun 2020 menjadi masa yang berat bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, seiring memburuknya ekonomi global akibat pandemi covid-19.
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual.
Potensi kerugian negara dalam kasus tersebut dinyatakan mencapai Rp48 miliar.
Dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani wabah covid-19 beserta dampak yang ditimbulkan di Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved