Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi BBM semakin melonjak dan kompensasi BBM pun semakin meledak dari tahun ke tahun.
Hal ini terlihat dari data Kementerian Keuangan, bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang sebelumnya hanya mencapai Rp188 triliun pada 2021, kini sudah mencapai Rp502,4 triliun.
"Secara rinci, anggaran subsidi dari Rp130 triliun pada 2021, kini melonjak menjadi Rp208 triliun pada 2022, atau naik 74,9%. Kompensasi dari Rp47 triliun pada 2021 dan tahun ini harusnya hanya Rp18 triliun, meledak menjadi Rp293 triliun," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa (30/8).
Baca juga: Bansos Subsidi BBM Disalurkan Per 1 September
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa meskipun subsidi dan kompensasi energi naik, jika dilihat dari pola konsumsi Solar dan Pertalite, kuota yang sudah disetujui oleh Badan Anggaran, yaitu Solar bersubsidi 15,1 juta kilo liter (KL) dan Pertalite bersubsidi 23,05 juta KL, akan habis pada Oktober 2022.
"Inilah yang saya sebutkan subsidi Rp502 triliun pasti terlewati," imbuh Bendahara Negara.
Pihaknya memperkirakan dengan rata-rata ICP yang selalu di atas US$100 per barel dan juga nilai tukar rupiah di atas Rp14.700 per dolar AS, sementara volume subsidi diproyeksikan mencapai 29 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 juta KL untuk Solar, maka subsidi dan kompensasi energi akan mencapai Rp698 triliun.
Baca juga: CSIS: Subsidi BBM Alihkan untuk Pendidikan dan Energi Terbarukan
Menurut Ani, potensi penambahan subsidi dan kompensasi sebesar Rp195,6 triliun akan mempersempit ruang fiskal pada tahun anggaran 2023. Dirinya juga memperingatkan bahwa selama ini subsidi BBM masih tidak tepat sasaran, karena hanya sebagian kecil saja yang dinikmati oleh kelompok tidak mampu.
"Jangan lupa angka yang mendekati Rp700 triliun ini, hanya 5% subsidi solar dinikmati kelompok miskin. Artinya, angka ini lebih dinikmati kelompok mampu. Untuk Pertalite, hanya 20% dari subsidi kompensasi dinikmati oleh keluarga miskin dan rentan," tegasnya.(OL-11)
Pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga Rp502,4 triliun. Ini bertujuan membantu masyarakat miskin atau tak mampu.
Para tersangka melakukan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak dan Gas dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
Pemerintah Kota Tangerang juga segera mendistribusikan bibit tanaman seperti cabai dan juga tomat untuk ditanam di lahan Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun di rumah.
Tarif itu naik sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000. Sebelumnya untuk jarak dekat Rp3.000 dan jarak jauh atau sampai dengan tuhuan (sesuai trayek) Rp3.500.
Gubernur Anies menjelaskan bahwa gejolak ekonomi dunia telah berdampak kepada Indonesia yang mengakibatkan keluarnya kebijakan penyesuaian harga BBM.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved