Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi BBM semakin melonjak dan kompensasi BBM pun semakin meledak dari tahun ke tahun.
Hal ini terlihat dari data Kementerian Keuangan, bahwa anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang sebelumnya hanya mencapai Rp188 triliun pada 2021, kini sudah mencapai Rp502,4 triliun.
"Secara rinci, anggaran subsidi dari Rp130 triliun pada 2021, kini melonjak menjadi Rp208 triliun pada 2022, atau naik 74,9%. Kompensasi dari Rp47 triliun pada 2021 dan tahun ini harusnya hanya Rp18 triliun, meledak menjadi Rp293 triliun," ungkapnya dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa (30/8).
Baca juga: Bansos Subsidi BBM Disalurkan Per 1 September
Ani, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa meskipun subsidi dan kompensasi energi naik, jika dilihat dari pola konsumsi Solar dan Pertalite, kuota yang sudah disetujui oleh Badan Anggaran, yaitu Solar bersubsidi 15,1 juta kilo liter (KL) dan Pertalite bersubsidi 23,05 juta KL, akan habis pada Oktober 2022.
"Inilah yang saya sebutkan subsidi Rp502 triliun pasti terlewati," imbuh Bendahara Negara.
Pihaknya memperkirakan dengan rata-rata ICP yang selalu di atas US$100 per barel dan juga nilai tukar rupiah di atas Rp14.700 per dolar AS, sementara volume subsidi diproyeksikan mencapai 29 juta KL untuk Pertalite dan 17,4 juta KL untuk Solar, maka subsidi dan kompensasi energi akan mencapai Rp698 triliun.
Baca juga: CSIS: Subsidi BBM Alihkan untuk Pendidikan dan Energi Terbarukan
Menurut Ani, potensi penambahan subsidi dan kompensasi sebesar Rp195,6 triliun akan mempersempit ruang fiskal pada tahun anggaran 2023. Dirinya juga memperingatkan bahwa selama ini subsidi BBM masih tidak tepat sasaran, karena hanya sebagian kecil saja yang dinikmati oleh kelompok tidak mampu.
"Jangan lupa angka yang mendekati Rp700 triliun ini, hanya 5% subsidi solar dinikmati kelompok miskin. Artinya, angka ini lebih dinikmati kelompok mampu. Untuk Pertalite, hanya 20% dari subsidi kompensasi dinikmati oleh keluarga miskin dan rentan," tegasnya.(OL-11)

BPH Migas telah menerbitkan 542.689 Surat Rekomendasi (Surkom) bagi hampir 300 ribu konsumen pengguna di seluruh Indonesia.
Di Kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, Pidie, Kota Banda Aceh misalnya, hampir semua SPBU hanya memasang plang pemberitahuan bertuliskan "pertalite habis" atau "solar habis".
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved