Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Executif CSIS (Center for Strategic and International Studies) Yose Rizal Damuri menyatakan, penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi di APBN menjadi pilihan paling rasional bagi Pemerintah. Langkah menaikkan harga BBM bukan hanya demi ketahanan fiskal di APBN, namun juga untuk memberikan pembiayaan yang memadai untuk sektor yang lebih penting, misalnya pendidikan dan transisi menuju energi terbarukan.
“Kenaikan harga BBM memang diperlukan, karena tidak mungkin Pemerintah menanggung subsidi yang makin lama makin besar,” ujar Yose Rizal Damuri di Jakarta, Selasa (30/8/2022).
Penyesuaian harga harus terjadi di semua jenis BBM agar tidak terjadi peralihan pola konsumsi ke jenis tertentu. “Bila harga BBM jenis Pertalite tetap dipertahankan sementara harga jenis BBM lainnya naik, otomatis konsumsi Pertalite akan makin meningkat karena orang akan sifting,” paparnya.
Lebih lanjut, lanjut Yose Rizal yang banyak melakukan penelitian tentang kemiskinan dan distribusi pendapatan ini, subsidi harus dikurangi dan harga BBM hatus ditingkatkan agar menciptakan mekanisme pasar yang sehat antara stok dan permintaan. “Kalau harganya gak naik-naik, sementara barangnya terbatas, yang terjadi adalah barangnya tidak akan tersedia di pasaran. Makanya harganya harus naik, sejak jauh-jauh hari banyak pihak sudah mengatakan bahwa harga Pertalite itu harus naik, harga LPG juga harus naik untuk mengikuti kondisi energi yang ada,” tegas Yose Rizal.
Hasil penghematan yang berhasil dilakukan dari pengurangan subsidi BBM, menurut Yose Rizal, bisa digunakan untuk membiayai hal lain yang lebih penting. “Misalnya untuk meningkatkan pendidikan. Ingat ya, selama dua-tiga tahun ini pendidikan kita tertinggal jauh karena pandemi. Banyak sekali yang harus dikejar dan itu butuh APBN yang tinggi sebenarnya. Jadi (hasil penghematan subsidi BBM itu) bisa dimasukkan ke sana.”
Agenda lain yang juga membutuhkan pendanaan adalah transisi menuju energi berkelanjutan. Perubahan iklim benar sedang terjadi. "Kita tidak bisa lagi menyangkal dan mengatakan perubahan iklim itu tidak terjadi. Kita butuh transisi menuju energi yang bersih, ini membutuhkan biaya yang tinggi sekali. Harusnya subsidi sekian ratus triliun itu bisa membangun banyak sekali solar panel, banyak sekali mini dan micro-hydro di Indonesia, untuk transisi ke energi terbarukan, energi yang lebih bersih," tegas Yose Rizal. (OL-13)
Baca Juga: Wacana Penyesuaian Harga BBM, Pengamat: Perlu Reformasi Subsidi BBM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah berpotensi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut.
Menko Airlangga Hartarto jamin harga BBM subsidi (Pertalite & Solar) tetap stabil meski konflik Iran-AS memanas. Cek skenario pemerintah di sini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite tidak akan mengalami kenaikan
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Dia mencontohkan dari hasil inspeksi mendadak di SPBU KM 13, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, ditemukan truk beroda 10 mengisi solar subsidi dengan kuota hingga 120 liter per hari.
Pertamina menegaskan BBM subsidi untuk nelayan terbagi dalam JBT, JBKP, dan JBU. Nelayan perlu memahami perbedaannya agar akses BBM tepat sasaran.
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Universitas Pembangunan Jaya menggelar seminar internasional membahas peran AI dalam transformasi pendidikan tinggi bersama akademisi Indonesia, Malaysia, dan Taiwan.
SELAMA puluhan tahun, Indonesia terjebak dalam delusi bahwa mutu pendidikan bisa ditingkatkan hanya dengan menyuntikkan dana ke sekolah atau mengganti label kurikulum
Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai amanat konstitusi.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN.
Interaksi lintas budaya serta kesempatan membangun global networking diharapkan dapat memperluas wawasan sekaligus memperkuat kesiapan mereka dalam memulai karier profesional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved