Wacana Penyesuaian Harga BBM, Pengamat: Perlu Reformasi Subsidi BBM

SUBSIDI BBM yang saat ini dinilai kontrapoduktif karena justru memperlebar jurang kesenjangan sosial antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Hal itu diungkaokan pengamat dari Energy Watch Mamit Setiawan menanggapi wacana penyesuaian harga BBM bersubsidi karena sudah membebani APBN dan tidak tepat sasaran.

"Subsidi BBM menjadi mubazir karena tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, subdisi BBM penggunaannya banyak dimanfaatkan masyarakat mampu. Sudah cukup kita membakar dana APBN kita di jalan raya, kita bisa memanfaatkan APBN di sektor produktif," ujar Mamit dalam acara dialog Indonesia Bicara.

Mamit menjelaskan penyesuaian harga BBB subsidi harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat karena kondisi Indonesia saat ini bukan lagi sebagai net eksportir BBM melainkan sudah menjadi net importir.

"Nilai import kita mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi hanya 600 ribu barel per hari. Belum lagi pengaruh nilai tukar rupiah dengan dolar sehingga nilai rupiah kita bisa terdepresiasi lebih dalam. Ini yang harus dipahami masyarakat bahwa kita tidak lagi produsen minyak dunia karena produksi minyak kita kurang dari setengah nilai konsumsi BBM kita" jelas Mamit

Lebih jauh, Mamit mengarakan mekanisme subdisi BBM yang tidak tepat sasaran harus segera diubah agar yang menikmati subsidi adalah mereka yang memang membutuhkan. Ia menilai harus segera dilakukan reformasi subsidi BBM agar tepat sasaran dan tidak membebani APBN.

"Data masyarakat kecil sudah ada, tinggal diupgrade sehingga masyarakat yang butuh akan mendapatkan subsidi. Sekarang kan banyak yang menikmati subsidi BBM adalah mobil-mobil mewah," jelas Mamit.

Sementara pengamat dari Indonesia Next Policy Fithra Faisal Hastiadi mengatakan wacana kenaikan harga BBM subsidi jangan berlarut-larut karena akan berdampak pada angka inflasi yang lebih tinggi.

"Saya rasa pemerintah sudah memikirkan banyak hal dan tentu ini bukan pilihan mudah. Dalam setiap kebijakan ada konsekuensi, saya rasa pemerintah masih mengkalkulasi semuanya. Saya rasa lebih cepat lebih baik karena jika lebih lama akan berdampak lebih luas karena wacana sudah bergulir, harga-harga sudah mulai naik. Hal nanti akan berdampak kepada inflasi yang lebih besar," terang Fithra.

Ekonom dari UI itu juga meyakini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk masyarakat yang membutuhkan seperti kebijakan yang baru ini sedang disiapkan adalah penyaluran bansos. "Sekarang defisit APBN kita di bawah 3 persen, itu akan terlampaui lagi dan membuat APBN kita tidak sehat dalam jangka menengah panjang. (Subsidi BBM) akan menjadi beban yang sangat berat apalagi hanya 2 persen masyarakat miskin yg menikmati subsidi BBM," terang Fithra.

Jika subsidi BBM dialihkan ke sektor yang produktif, jelas Fithra, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. "Dialihkan ke sektor produktif, misalnya membangun sekolah, membangun jembatan dan bendungan" pungkas Fithra. (RO/OL-15)