DPR Tekankan Pengawasan soal Subsidi BBM untuk Kendaraan Pelat Kuning

ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM khusus bagi kendaraan pelat kuning, termasuk angkutan umum. Langkah ini dianggap strategis untuk mendukung sektor transportasi publik dan kepentingan masyarakat.

“Pemerintah harus memastikan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama pengguna transportasi umum, sekaligus menekan biaya operasional transportasi agar tarifnya tetap terjangkau," ujar Harris kepada Media Indonesia melalui keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat (29/11). 

Harris menilai kajian tersebut harus mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan harapan subsidi dapat mendukung upaya peningkatan aksesibilitas transportasi publik yang lebih baik dan berkeadilan.  

Baca juga : Komisi VII: Pemberian Subsidi BBM Lebih Tepat Dibandingkan dengan BLT

Anggota DPR dari dapil Jateng tersebut juga memberikan sejumlah catatan penting terkait kebijakan ini, di antaranya subsidi harus diarahkan hanya kepada pihak yang benar-benar berhak, yakni angkutan umum yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat luas.  

“Untuk mencegah penyalahgunaan, diperlukan sistem digitalisasi dan pendataan yang akurat dalam distribusi subsidi.  Subsidi diharapkan dapat menekan biaya operasional sehingga tarif transportasi umum tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tutur Harris. 

Harris menyadari bahwa implementasi kebijakan ini membutuhkan kerjasama erat antara pemerintah, DPR, dan operator transportasi. Dia meminta agar implementasi kebijakan ini dapat dilakukan tepat sasaran dan transparan. 

“Kami ingin memastikan subsidi ini tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga bagian dari upaya strategis membangun sistem transportasi umum yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tegasnya.  

Melalui kebijakan ini, kata Harris, diharapkan transportasi umum dapat menjadi pilihan utama masyarakat, yang pada akhirnya mendukung pengurangan kemacetan dan emisi karbon di perkotaan. (P-5)