Menko PMK: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp7.500 Sangat Besar untuk Beberapa Daerah

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memberikan respons atas anggaran program makan bergizi gratis yang dipangkas dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Muhadjir menilai program yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka harus disesuaikan dengan kondisi daerah, termasuk soal harga. Menurutnya, harga Rp7.500 per anak tidak bisa dikatakan mahal atau murah, tergantung daerah tersebut.

“Makanan bergizi itu relatif, masing-masing daerah (harganya) berbeda. Saya kira nanti akan disesuaikan dengan tingkat kemahalan masing-masing daerah. Untuk daerah-daerah tertentu, Rp7.500 itu sudah sangat besar, tapi untuk daerah-daerah tertentu memang itu kecil, karena itu nanti pasti akan dilihat dari sisi tingkat kemahalan masing-masing daerah,” kata Muhadjir kepada Media Indonesia di Dufan, Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis (18/7).

Baca juga : Indef: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bebani APBN

Muhadjir menjelaskan nilai tersebut belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak. Tak hanya itu, ia juga memberi rekomendasi kepada pemerintah selanjutnya untuk tetap memenuhi standar kesehatan dalam mengelola makan gizi gratis.

“Kemarin saya juga sudah memberi masukan kepada presiden terpilih dari perspektif Kemenko PMK sudah kita ajukan, dan nanti akan dilihat dari berbagai pihak. Jadi ini masih dalam proses pematangan tapi insya Allah berapapun nilainya, yang penting memenuhi standar untuk kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, Muhadjir mengungkapkan hasil finalisasi program makan gizi gratis ini akan sangat menentukan kondisi sumber daya manusia (SDM) generasi Indonesia ke depan. Hal ini juga akan menjadi dasar pijakan bagi Kemenko PMK ke depan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak sehingga harus dirumuskan secara komprehensif.

Baca juga : Banggar DPR: Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Masuk Akal

“Nanti kita lihat keputusannya karena ini masih dalam proses penggodokan, tapi dari sisi atau versi kemenko PMK sudah kita ajukan kepada presiden terpilih. Kemarin kita sudah membuat draft dan saya sampaikan karena nanti kalau itu sudah diputuskan maka salah satunya akan jadi dasar pertimbangan dari konsep kemenko PMK,” tuturnya.

Lebih lanjut, Muhadjir berharap agar program makan gizi gratis yang nantinya dilaksanakan mulai tahun depan dapat selaras dan berkelanjutan dengan program peningkatan kesehatan yang sudah ada.

“Kita hanya memberikan masukan bahwa itu harus berkesinambungan dengan program yang sudah ada yaitu program makanan tambahan untuk ibu hamil dan makan tambahan untuk anak balita, jadi nanti anak-anak dipastikan sampai remaja mendapatkan zat makanan yang bergizi,” katanya.

Baca juga : Banggar DPR Setuju Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun

Menurut Muhadjir, penting bagi pemerintahan ke depan memperhatikan penanganan stunting dengan berbagai pendekatan, salah satunya melalui pemberian pil penambah darah bagi anak-anak perempuan.

“Kita saat ini sedang merancang desain besar pembangunan manusia Indonesia berdasarkan siklus kehidupan, dan kita mulai dari sektor yang paling hulu yaitu remaja putri karena itu adalah yang nanti akan melahirkan generasi ke depan,” jelasnya.

Selain itu, Muhadjir menekankan pentingnya pemberian program makan tambahan bagi ibu hamil dan anak di bawah 5 tahun serta pemberian obat bagi perempuan pranikah untuk menekan anak stunting dan bayi lahir stunting.

“Sekarang juga ada program makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak di bawah 5 tahun dan nanti tentu saja akan disambung dengan pemerintah selanjutnya dalam program makanan bergizi. Kemudian menangani stunting termasuk menggunakan standar tertentu untuk proses pernikahan, di mana sekarang untuk pernikahan harus dicek betul kondisi kesehatan terutama pengantin putri agar nanti jika melahirkan betul-betul dalam keadaan sehat dan anaknya juga sehat,” imbuhnya. (P-5)